Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2020
P. 58
Ketujuh substansi tersebut adalah waktu kerja, rencana penggunaan tenaga kerja asing, pekerja
kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), alih daya atau outsourcing , upah
minimum, pesangon PHK, dan program jaminan kehilangan pekerjaan.
Menurut Sudarto, menyikapi pembahasan tersebut, FSP RTMM-SPSI menyampaikan tiga usulan,
agar tidak diabaikan pemerintah pada pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
tersebut.
Pertama, meminta semua hak dan perlindungan tenaga kerja tetap terjaga sebagaimana
mestinya.
Kedua, industri sebagai ladang pekerja diperhatikan dan diberikan kesempatan untuk tumbuh
dan berkembang agar bisa mensejahterakan pekerjanya dan memperluas lapangan kerja.
Ketiga, peran serikat pekerja sebagai wakil pekerja hendaknya diberikan porsi dalam
pengambilan keputusan kebijakan ketenagakerjaan maupun regulasi yang menyangkut
ketenagakerjaan.
"Selama pembahasan Omnibus Law tidak mengganggu usulan tersebut, kami mendukung, tapi
kalau mengganggu kami akan menolak," ujar Sudarto.
57
