Page 356 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 356
Judul Menagih Janji Bonus 5 Kali Gaji Usai Omnibus Law Disahkan
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201008131557-532-
555958/menagih-janji-bonus-5-kali-gaji-usai-omnibus-law-disahkan
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-08 13:38:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Itu salah. Lima kali
(gaji) itu pemanis. Dengan ditandatanganinya perjanjian UU Ciptaker nanti tenaga kerja dapat
sweetener . Kalau pesangon, tetap dengan regulasi yang berlaku. Jadi ini on top
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ada pemanis yang diberikan kurun waktu
satu tahun setelah omnibus law (RUU Ciptaker) disahkan
negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Ya, tidak jadi
disepakati
Ringkasan
Pemerintah pernah menjanjikan pemanis ( sweetener ) dalam Omnibus Law Cipta Kerja (
Ciptaker ) dalam bentuk bonus hingga 5 kali gaji. Namun, ketentuan mengenai bonus tersebut
tidak ditemukan dalam beleid yang telah disahkan oleh DPR, pada Senin (5/10) lalu. Janji
pemberian pemanis tersebut diumbar oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga
Hartarto dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sekitar Februari lalu.
Airlangga menyatakan pemanis tersebut hanya berlaku untuk pekerja di perusahaan besar. Ia
sempat menampik tudingan jika pemanis tersebut diberikan sebagai ganti pesangon bagi korban
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Senada, Ida menjelaskan skema pembayaran pemanis
tersebut akan dituangkan dalam RUU Ciptaker, yang saat itu masih disusun Ia sempat bilang
pemerintah akan menetapkan batas minimal gaji pekerja yang akan mendapatkan jatah pemanis
tersebut
MENAGIH JANJI BONUS 5 KALI GAJI USAI OMNIBUS LAW DISAHKAN
Pemerintah pernah menjanjikan pemanis ( sweetener ) dalam Omnibus Law Cipta Kerja (
Ciptaker ) dalam bentuk bonus hingga 5 kali gaji. Namun, ketentuan mengenai bonus tersebut
tidak ditemukan dalam beleid yang telah disahkan oleh DPR, pada Senin (5/10) lalu.
355