Page 352 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 352
BURUH DEMO DIANCAM PHK: LEBIH BAIK, DARIPADA DIMISKINKAN
Pengusaha mengancam buruh yang turun ke jalan dan demo menolak Omnibus Law UU Cipta
Kerja dengan Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ). Menanggapi hal itu, buruh merespons tidak
takut dengan ancaman PHK.
Ade (45), salah satu buruh di Purwakarta, Jawa Barat, mengaku tidak takut dengan ancaman
PHK. Malah, pekerja tetap di pabrik otomotif tersebut mengaku lebih takut dengan nasib anak-
cucunya kelak akibat lolosnya Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dinilai dapat mengancam nasib
pekerja muda yang baru akan mencari kerja.
"Saya sudah kerja selama 17 tahun. Istilahnya, umur sudah nggak panjang lagi, tapi kasihan
yang muda-muda ini dengan adanya Omnibus Law Cipta Kerja," terang Ade kepada
CNNIndonesia.com pada Kamis (8/10).
Lebih lanjut ia menyebut sejumlah poin berpotensi mengurangi pesangonnya. Ia tak rela apabila
hasil kerja kerasnya dari mengabdikan diri selama belasan tahun bakal disunat.
Poin lainnya yang mengusik Ade adalah soal penghapusan upah sektoral yang sebelumnya diatur
dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 89.
Omnibus Law Ciptaker menghapus pasal tersebut dan menggantinya menjadi Pasal 88 C. Dalam
pasal pengganti tersebut upah sektoral dihapuskan.
Ade menilai jika dihapuskan, maka mekanisme kenaikan gaji buruh menjadi tak jelas. Ia khawatir
gaji buruh akan ditekan alias tak naik-naik, sementara beban hidup terus merangkak.
Dari tafsirannya, penghapusan tersebut merugikan buruh seperti dirinya yang telah bekerja
belasan tahun dan memiliki gaji di atas upah minimum provinsi/kota (UMP/UMK).
"Yang jelas upah nggak akan naik kalau ngikutin Omnibus Law. Sepanjang UMP belum menyusul
upah kami, tidak akan naik, terkecuali ada kebijakan dari perusahaan," katanya.
Makanya, Ade menilai UU Cipta Kerja tak adil untuk buruh. Upah terancam seret, pesangon
dipotong, tapi biaya hidup terus naik mengikuti inflasi. Karena itulah ia bertekad terus
memperjuangkan nasib para buruh.
Terkait aksi demo hari ini, Ade mengaku serikat buruh di tempatnya bekerja sejak jauh-jauh hari
sudah melayangkan surat pemberitahuan dan bernegosiasi dengan manajemen perusahaan.
Sehingga, ia merasa tak menyalahi aturan untuk menyampaikan aspirasinya.
Barok juga tak takut ancaman PHK yang digaungkan pengusaha. Sebab, ia merasa tanpa aksi
mogok dan memaksakan diri bekerja di bawah UU CIpta Kerja, maka ia setuju untuk dimiskinkan
oleh pemerintah.
"Kami semua kaum buruh hidup dalam near poor , miskin tidak kaya tidak, satu tingkat di atas
kemiskinan, kalau upah dibatasi dan jaminan sosial hilang, maka kami menjadi miskin karena
beban hidup semakin bertambah," katanya.
Barok mengaku serikat kerjanya bernaung telah melayangkan surat pemberitahuan mogok
kepada perusahaan, sehingga ia yakin akan diberikan pendampingan yang maksimal dari serikat
kerja akan haknya.
Dia tak terima jika aksi demo yang dilakukannya tidak sah karena terjadi kegagalan perundingan
yang berujung pada ketidakpuasan buruh. "Ini sah, karena terjadi kegagalan perundingan
dengan pemerintah, sehingga kami melakukan mogok nasional," belanya.
351
