Page 357 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 357
Janji pemberian pemanis tersebut diumbar oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sekitar Februari lalu.
Airlangga menyatakan pemanis tersebut hanya berlaku untuk pekerja di perusahaan besar. Ia
sempat menampik tudingan jika pemanis tersebut diberikan sebagai ganti pesangon bagi korban
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
"Itu salah. Lima kali (gaji) itu pemanis. Dengan ditandatanganinya perjanjian UU Ciptaker nanti
tenaga kerja dapat sweetener . Kalau pesangon, tetap dengan regulasi yang berlaku. Jadi ini
on top," papar Airlangga, Rabu (12/2) lalu.
Senada, Ida menjelaskan skema pembayaran pemanis tersebut akan dituangkan dalam RUU
Ciptaker, yang saat itu masih disusun Ia sempat bilang pemerintah akan menetapkan batas
minimal gaji pekerja yang akan mendapatkan jatah pemanis tersebut "Ada pemanis yang
diberikan kurun waktu satu tahun setelah omnibus law (RUU Ciptaker) disahkan," ucap Ida.
Menurutnya, pemanis ini sengaja diberikan sebagai kompensasi kepada pekerja atas perubahan
formula perhitungan pesangon. Formulasi pesangon berubah lantaran pemerintah juga
menyiapkan program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Namun, baik Ida maupun Airlangga
irit bicara mengenai bonus hingga 5 kali gaji tersebut.
CNNIndonesia.com , sempat menerima draf Omnibus Law Ciptaker yang kala itu masih dalam
bentuk rancangan undang-undang yang belum disahkan anggota dewan. Di dalamnya dijelaskan
jika pemanis yang dijanjikan pemerintah itu memiliki syarat tertentu, yakni hitungan masa kerja.
Pertama , bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 3 tahun, bonus diberikan sebesar 1 kali
upah.
Kedua , pekerja dengan masa kerja 3 tahun atau lebih, bonusnya sebesar 2 kali upah.
Ketiga, pekerja dengan masa kerja 6 tahun atau lebih tapi kurang dari 9 tahun, sebesar 3 kali
upah.
Keempat , pekerja dengan masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, sebesar
4 kali upah.
Kelima , pekerja dengan masa kerja 12 tahun atau lebih sebesar 5 kali upah.
Pemberian penghargaan tersebut diberikan 1 kali dalam jangka waktu paling lama 1 tahun
setelah UU Ciptaker berlaku. Tetapi, pemanis itu tidak berlaku bagi pekerja di sektor usaha mikro
dan kecil.
"Ya, tidak jadi disepakati," ujarnya kepada CNNIndonesia.com , Kamis (8/10).
Namun, Ida tidak menjawab ketika ditanya terkait alasan pembatalan pemberian pemanis
tersebut. Pun, Ida juga tidak berkomentar ketika ditanya apakah pembatalan tersebut terkait
dengan keberatan dari pihak pengusaha.
(ulf/sfr).
356