Page 555 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 555
"Mereka ini kan ini Pemerintah tingkat daerah dimana hingga sampai hari ini mereka yang ada
di dalam tidak ada keberpihakan dengan para kaum buruh," ucapnya.
Demo buruh di hari kedua aksi mogok nasional menolak omnibus law Cipta Kerja, membuat arus
lalu lintas di Jalan Ahmad Yani lumpuh total.
Massa yang datang pun lebih banyak dibandingkan hari kemarin.
Pantauan Wartakotalive.com, ratusan para serikat pekerja menggeruduk kantor Pemerintah
Kabupaten Karawang sekitar pukul 13.00 WIB.
Mengendarai kendaraan roda dua mereka beriringan dari kawasan industri ke pusat
pemerintahan.
Tak ayal, jalan Jendral Ahmad Yani, dua arah tidak dapat dilalui kendaraan umum, sebab massa
memenuhi jalan tersebut.
Massa buruh yang mengepung kantor Pemkab Karawang pun menuntut agar pengawai
Pemerintah Kabupaten Karawang membantu para buruh untuk menolak omnibus law yang
disahkan oleh DPR RI.
Beberapa aparat kepolisian dengan mengunakan tameng pun bersiap di sekitar pintu masuk
yang telah ditutup oleh pihak Pemkab Karawang. Massa beraksi di luar pagar pintu gerbang
Pemkab Karawang.
"Aksi massa kali ini merupakan lanjutan aksi kemarin tanggal 6. Itu yang sudah disepakati
bersama di aliansi buruh Karawang bahwa buruhnya akan bersatu untuk mencabut kembali
Omnibus law," kata Ruslita, Rabu (7/10/2020).
Dikatakan Ruslita jika massa yang hadir di Pemkab Karawang kali ini berjumlah sebanyak 15 ribu
buruh dari beberapa wilayah Industri di Kabupaten Karawang.
Secara tuntutan sama dengan apa yang di sarapan oleh kaum buruh se Indonesia.
Mendukung Ketua DPRD Kabupaten Karawang Pendi Anwar yang berasal dari fraksi Demokrat
mengatakan jika pihaknya memang sebelum disahkan UU Cipta Kerja telah memberikan
dukungan kepada para buruh.
"Ketika dicanangkan RUU waktu itu baru saja RUU tapi sudah ada pergerakan penolakan. Dan
pergerakan itu juga datang ke kantor kami (DPRD). Kami juga telah memberikan surat dukungan
padahal saya belum mendapatkan intruksi dari DPP pusat," kata Pendi.
554
