Page 556 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020

Judul UU Cipta Kerja Disahkan, Berpotensi "Menggerus Sistem Imun" Rakyat
Nama Media suaramerdeka.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.suaramerdeka.com/news/parlemen/242955-uu-cipta-
kerja-disahkan-berpotensi-menggerus-sistem-imun-rakyat
Jurnalis Andika Primasiwi
Tanggal 2020-10-08 09:36:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Fahira Idris (Anggota DPD RI) Kini, selain harus ikut berjibaku menanggulangi
pandemi dan harus memutar otak agar ekonomi keluarga tetap berjalan, rakyat harus
dihadapkan lagi pada persoalan baru yaitu lahirnya sebuah UU yang dinilai tidak berpihak kepada
rakyat kebanyakan. Kini kebanyakan rakyat tidak hanya resah akan pandemi, tetapi juga resah
dan khawatir atas dampak yang akan mereka alami atas disahkannya UU ini. Situasi seperti ini
berpotensi 'menggerus sistem imun' rakyat. Fokus kita jadi terpecah-pecah akibat disahkannya
RUU ini,

neutral - Fahri Hamzah (Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelombang Rakyat (Gelora)
Indonesia) Niat ingin mempercepat kesejahteraan rakyat dengan memperbaiki secara mendasar
iklim investasi dan memudahkan rekrutmen tenaga kerja yang muaranya membuat pertumbuhan
ekonomi melalui Omnibus Law sah-sah saja. Namun, jika niat tersebut dicapai dengan
meniadakan aturan-aturan lain yang juga sangat penting maka mungkin saja pertumbuhan
ekonomi naik, tetapi semu karena tidak merata dinikmati seluruh rakyat,

negative - Fahri Hamzah (Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelombang Rakyat (Gelora)
Indonesia) Omnibus Law jelas melanggar kontstitusi karena pembuatan undang-undang harus
mengacu pada tata cara pembuatan undang-undang, bukan hanya soal sosialiasi, tapi harusnya
pakai Perpu dan diuji di DPR

Ringkasan

Walau mendapat penolakan luas, Rancangan Undang Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja )
resmi menjadi undang-undang (UU) setelah DPR mengesahkannya pada Rapat Paripurna, Senin
5 Oktober 2020. Pengesahan ini dikebut lebih cepat dari jadwal yang diagendakan pada Kamis
8 Oktober 2020. Pengesahan yang 'kejar tayang" ini di saat rakyat sedang fokus ikut membantu
Pemerintah menanggulangi pandemi Covid-19/ Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan,
sejak awal pembahasan RUU ini, dirinya baik sebagai Anggota DPD RI maupun sebagai rakyat
adalah meminta kepada Pemerintah dan DPR menunda dulu semua pembahasan di semua
klaster yang ada dalam RUU ini hingga pandemi ini bisa dikendalikan.

555