Page 243 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JULI 2021

Demikian pernyataan sikap bersama Serikat Pekerja (SP)/ Serikat Buruh (SB) sektor tekstil,
garmen, sepatu, kulit (TGSL) yang tergabung dalam "Dialog Sosial Sektoral (DSS) - Tekstil
Garmen Sandang Kulit (TGSL), secara virtual Senin (19/7/2021). Pembacaan pernyataan sikap
bersama itu didahului dengan diskusi bersama secara virtual yang diikuti ratusan pekerja dan
buruh seluruh Indonesia termasuk wartawan.

Pernyataan sikap bersama itu ditandantangi sejumlah pimpinan SP/SB antara lain Aan Aminan,
Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Militan (Sebumi); Dian Septi Trisnanti, Ketua Umum
Federasi Serikat Buruh Perssatuan Indonesia (FSBPI); Beni Rusli, Ketua Bidang Antar Lembaga
Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN).

Selanjutnya, mereka meminta pemerintah untuk memastikan konsistensi dan sanksi PPKM
Darurat. "Selama PPKM Darurat dilakukan secara ambigu, longgar, dan tidak konsisten, akan
semakin lambat penyelesaian pandemic Covid-19," kata Beni Rusli.

Mereka menuntut pemerintah memastikan perlindungan hak atas kesehatan dan hak-hak dalam
kerja pekerja. Hal ini termasuk memaksa pengusaha melaksanakan protokol kesehatan ketat,
menyediakan APD memadai, dan pembayaran upah tanpa pemotongan dengan alasan apa pun
selama pandemi Covid-19 berlangsung.

Para pekerja dan buruh juga meminta pemerintah untuk melakukan moratorium pelaksanaan
UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja selama pandemi Covid-19 berlangsung.

Pemerintah juga harus memberikan anksi tegas kepada pengusaha yang melakukan pemutusan
hubungan kerja (PHK), merumahkan pekerja tanpa upah, atau pun memotong upah pekerja
dengan alasan pandemi Covid-19.

"Solidaritas gotong royong hanya terjadi apabila semua pihak berkorban; komunitas bisnis pun
harus berkorban merelakan sejumlah keuntungan yang telah diraupnya selama ini untuk
memastikan keberlangsungan hidup pekerjanya," tegas Dian Septi Trisnanti.
Menurut Dian, pengadaan vaksin gratis bagi pekerja dan anggota keluarganya di lingkungan
pabrik, jaminan upah dan fasilitas rehabilitasi kesehatan gratis bagi pekerja adalah sejumlah
tindakan konkrit wujud solidaritas sosial pengusaha di masa sulit ini.

Pemerintah, khususnya Kemnaker, kata dian, hendaknya juga sensitif bekerja sama dengan
serikat pekerja/serikat buruh.

Lakukan Advokasi Pekerja dan buruh yang tergabung dalam Dialog Sosial Sektoral-Tekstil
Garmen Sandang Kulit (DSS-TGSL), kata dia, akan melakukan advokasi bersama untuk
memastikan brands dan pengusaha pelaksana produksi tekstil garmen sandang kulit (TGSL)
untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar pekerja selama pandemi Covid-19, termasuk hak
atas kesehatan dan kesehatan kerja (K3), hak atas upah layak.

"Hanya dengan memastikan hak-hak asasi pekerja, sesuai dengan standar perburuhan ILO yang
sudah diratifikasi pemerintah RI, Indonesia bisa menang dalam mengatasi dampak pandemic
Covid-19," kata Diam.

Dikatakan, jumlah pekerja terdampak secara ekonomi akibat Pandemi Covid-19 diduga kuat akan
terus bertambah mengingat pandemi masih terus berlangsung sampai hari ini.

Tanggal 3 Juli 2021, pemerintah menetapkan PPKM Darurat sampai tanggal 2 Agustus 2021.
Sejumlah sektor produksi dan ekonomi diwajibkan untuk mengurangi aktivitas, bahkan
menghentikannya sampai PPKM Darurat dicabut, demi mencegah penyebaran agresif virus
Covid-19.

242