Page 244 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JULI 2021

PPKM Darurat tanggal 3 Juli -2 Agustus 2021 bukanlah pertama. Sejak awal pandemi, pemerintah
telah berungkali memberlakukan PPKM.
Namun kebijakan PPKM berlangsung demikian longgar, nyaris tidak ada sanksi berarti bagi
sejumlah pelanggaran PPKM yang berlangsung.

Di sisi lain, inkonsistensi kebijakan PPKM juga terjadi misalnya, pembatasan mobilitas
transportasi diterapkan, tetapi aktivitas kegiatan di beberapa tempat (mis aktivitas produksi
pabrik, persidangan di pengadilan negeri, dll) terus berlangsung menyebabkan masyarakat
seringkali menjadi bingung.

Pada sektor manufaktur tekstil, garmen, sepatu, dan kulit, PPKM nyaris tidak berlaku bagi ratusan
ribu atau bahkan jutaaan pekerjanya. Di banyak sentra industri sektor ini misalnya di Cakung,
Tangerang, Subang, Sukabumi, dan Solo, puluhan pabrik masih beroperasi 100%.

Para pekerja wajib bekerja, jika tidak mereka akan kehilangan pekerjaan. Jutaan pekerja bekerja
penuh waktu, bahkan melakukan lembur, dalam ruang tertutup dan padat, tanpa alat pelindung
diri (APD), masker, hand sanitizer, fasilitas mencuci tangan, dan lain-lain dan fasilitas kesehatan
memadai seperti klinik, tes awal, atau vitamin penunjang. Implementasi UU Cipta Kerja
memperburuk situasi pekerja.

Sejak awal tahun 2021, dengan merujuk pada UU Cipta Kerja, sejumlah perusahaan tekstil,
garmen, sandang dan kulit (TGSL) telah mengubah sistem kerja dari pekerja tetap menjadi
pekerja kontrak atau pekerja borongan.

Pekerja menjadi kehilangan sejumlah fasilitas, termasuk upah tetap karena upah diperhitungkan
berdasarkan hari kerja dan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
(BPJamsosyek).

Pekerja kontrak dan pekerja borongan akan memaksa diri untuk terus bekerja, walau mengalami
gejala sakit, karena takut kehilangan upah. "Akibat dari situasi di atas amat jelas klaster pabrik
termasuk klaster penyebaran Covid-19 yang paling agresif," kata Dian.

"Data kami serikat pekerja/serikat buruh sektor TGSL menunjukkan hal itu dalam dua minggu
terakhir saja, ribuan anggota kami di wilayah Cakung, Tangerang, Subang, Sukabumi, dan Solo
terpapar melalui tempat kerja/pabrik," kata Dian.

Dikatakan, sebagian besar buruh tinggal di wilayah perumahan padat sehingga menyebabkan
penghuni perumahan juga terpapar. "Klaster pabrik menyebabkan klaster hunian.

Ledakan kasus menyebabkan ketidakmampuan fasilitas kesehatan yang ada mengatasi masalah.
Akibatnya banyak penderita meninggal dunia hanyakarena keterlambatan penanganan akibat
antrian yang tak tertangani.
Tanggal 13 Juli 2021, Kemnaker menginisiasi Deklarasi Gotong Royong "Menangkan Indonesia,
Sekarang".

Secara umum, kata Dian, para pekerja dan buruh bersepakat dengan semangat yang
disampaikan. Tetapi harus diingat, konflik terjadi akibat pengorbanan pekerja akibat pandemi
Covid-19, kesehatan fisik dan mental serta ekonomi sudah berada di titik terendah.

Klaster pabrik terjadi akibat pelanggaran protokol kesehatan oleh pengusaha yang berlangsung
terus tanpa sanksi.

Tidak mungkin menyerukan konflik tanpa repatriasi/pemulihan hak-hak pekerja yang terabaikan
oleh pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha. "Jadi, hentikan viktimisasi terhadap pekerja!"
kata Dian. Sumber: BeritaSatu.com.
243