Page 241 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JULI 2021

pelindung diri, dan fasilitas kesehatan memadai seperti klinik, tes awal, atau vitamin. Jika ngotot
tidak bekerja, ancaman pemutusan hubungan kerja membayangi.
Kondisi kerja para pegawai pun semakin memprihatinkan akibat Undang-Undang Nomor 11
tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasca beleid itu disahkan, banyak perusahaan yang mengubah
status kepegawaian dari pekerja tetap menjadi pekerja kontrak atau borongan. Walhasil, sistem
penggajian pun berubah menjadi sistem harian sehingga karyawan-karyawan tersebut kerap kali
memaksa diri tetap bekerja agar penghasilan tak berkurang. Selain itu, mereka pun kehilangan
fasilitas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Akibat dari situasi di atas amat jelas: klaster pabrik termasuk klaster penyebaran Covid-19 yang
paling agresif. Data kami serikat pekerja/serikat buruh sektor TGSL menunjukkan hal itu: dalam
dua minggu terakhir saja, ribuan anggota kami di wilayah Cakung, Tangerang, Subang,
Sukabumi, dan Solo terpapar melalui tempat kerja/pabrik," kata mereka.

Situasinya makin buruk karena pegawai pabrik kebanyakan tinggal di permukiman padat
penduduk. Akibatnya, dari Covid-19 yang menular antar pegawai, bergerak menulari keluarga di
rumah, kemudian menulari tetangga di lingkungan permukiman.

Karenanya, aliansi tersebut menuntut pemerintah konsisten dengan aturan dan sanksi yang
ditetapkan pada masa PPKM Darurat. Mereka menuntut pemerintah memaksa perusahaan
memenuhi protokol kesehatan para pekerja, dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang
melanggar. Mereka pun menuntut APINDO dan KADIN memastikan seluruh pekerja
mendapatkan vaksin Covid-19 gratis.

Merujuk pada aturannya, seluruh kantor non esensial wajib bekerja 100 persen dari rumah,
kantor esensial boleh bekerja di kantor dengan kapasitas maksimal 50 persen, dan hanya kantor
kritikal yang boleh bekerja di kantor dengan kapasitas 100 persen.

Adapun cakupan sektor essential antara lain: keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem
pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina
Covid19, serta industri orientasi ekspor.

Sementara cakupan sektor kritikal: energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi,
industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional,
penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (seperti listrik dan air),
serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.

240