Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JULI 2021

pekerjanya. Di banyak sentra industri sektor ini misal, Cakung, Tangerang, Subang, Sukabumi,
dan Solo, puluhan pabrik masih beroperasi 100%

Ringkasan

Jubir Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito angkat bicara terkait pernyataan serikat buruh yang
mengaku tetap bekerja dengan kapasitas 100 persen selama PPKM darurat. Wiku meminta
Satgas COVID-19 di daerah melakukan pengecekan rutin ke pekerja di pabrik.

WASPADA CLUSTER PABRIK, SATGAS DAERAH DIMINTA RUTIN LAKUKAN
PENGAWASAN

Jubir Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito angkat bicara terkait pernyataan serikat buruh yang
mengaku tetap bekerja dengan kapasitas 100 persen selama PPKM darurat. Wiku meminta
Satgas COVID-19 di daerah melakukan pengecekan rutin ke pekerja di pabrik.

Hal itu disampaikan Wiku saat konferensi pers yang disiarkan di YouTube Setpres, Selasa
(20/7/2021). Wartawan mengajukan pertanyaan 'aliansi buruh garmen, tekstil, sepatu, dan kulit
yang menyatakan mereka harus bekerja normal di masa PPKM darurat, bekerja dengan kapasitas
100 persen, waktu penuh, bahkan lembur, di ruangan tertutup dan tanpa penyediaan APD oleh
perusahaan dan bagaimana pengawasan PPKM darurat kenapa bisa lolos?'

Wiku mengatakan instruksi pemerintah melalui Inmendagri jelas, bahwa seluruh pekerja diminta
work from office (WFO) 50 persen dan work from home (WFH) 50 persen. Jam operasional buruh
juga sudah diatur di aturan itu.

"Perlu ditekankan bahwa jenis industri yang disebutkan tadi tergolong sektor esensial. Oleh
karena itu, selama masa PPKM darurat menurut Inmendagri Nomor 15/2021 seharusnya
menerapkan sistem bekerja 50 persen WFO dan 50 persen WFH. Pada prinsipnya, seluruh
kegiatan dan operasional pabrik harus mematuhi ketentuan yang berlaku selama PPKM darurat,
sehingga dapat mencegah munculnya klaster pabrik," jawab Wiku.

Wiku pun meminta seluruh pengusaha patuh dengan aturan PPKM darurat. Dia juga meminta
Satgas daerah rutin melakukan pengecekan agar tidak terjadi hal serupa.

"Pengawasan terhadap kegiatan operasional pabrik dilakukan oleh satgas masing-masing
daerah. Untuk itu, Satgas di daerah harus secara rutin melakukan pengawasan di lapangan untuk
memastikan operasional pabrik dan pekerja yang beraktivitas sesuai dengan peraturan yang
ditetapkan," ucap Wiku.

Buruh Tetap Kerja Meski Positif COVID-19

Sebelumnya, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan
Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK-SPSI) Dion Wijaya mengatakan perubahan
status pekerja banyak dilakukan perusahaan kepada buruh sejak omnibus law UU Cipta Kerja
disahkan.

"Dengan status itu, maka semakin tertekan para pekerja garmen, khususnya pekerja
perempuan. Dengan status begitu, meski mereka terpapar, mereka terpaksa kerja karena
dengan status itu. Mereka khawatir nggak dapat upah," kata Dion dalam diskusi yang sama.

Mirisnya lagi, bila buruh ketahuan perusahaan terpapar, dia akan diminta pulang untuk isolasi
mandiri. Namun buruh tidak mendapatkan fasilitas apa pun dari perusahaan.
72