Page 187 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 AGUSTUS 2021
P. 187
Judul Kemenaker diminta buka kran pengiriman pekerja migran ke Malaysia
Nama Media antaranews.com
Newstrend Pengiriman PMI ke Malaysia
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2313494/kemenaker-diminta-
buka-kran-pengiriman-pekerja-migran-ke-malaysia
Jurnalis Nur Imansyah
Tanggal 2021-08-07 13:25:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Asosiasi Pengusaha Pekerja Migran Indonesia (APPMI) mengajukan permintaan kepada
Kementerian Keternagakerjaan (Kemenaker) untuk bisa membuka kran pengiriman pekerja
migran Indonesia (PMI) ke negara tujuan Malaysia. "Kami meminta kepada pemerintah pusat
melalui Kemenaker untuk membuka pengiriman PMI ke Malaysia," kata Ketua Umum Asosiasi
Pengusaha Pekerja Migran Indonesia (APPMI) Muazzim Akbar di Mataram, Sabtu.
KEMENAKER DIMINTA BUKA KRAN PENGIRIMAN PEKERJA MIGRAN KE MALAYSIA
Asosiasi Pengusaha Pekerja Migran Indonesia (APPMI) mengajukan permintaan kepada
Kementerian Keternagakerjaan (Kemenaker) untuk bisa membuka kran pengiriman pekerja
migran Indonesia (PMI) ke negara tujuan Malaysia.
"Kami meminta kepada pemerintah pusat melalui Kemenaker untuk membuka pengiriman PMI
ke Malaysia," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pekerja Migran Indonesia (APPMI) Muazzim
Akbar di Mataram, Sabtu.
Ia menjelaskan selama ini mayoritas atau 90 persen pengiriman PMI, khususnya asal NTB adalah
Malaysia, sehingga dengan belum dibukanya pengiriman PMI ke negeri jiran tersebut berdampak
pada ekonomi dan pengangguran di daerah.
"Kenapa kita minta segera karena keberadaan PMI ini memiliki kontribusi besar kepada daerah
melalui remitansi. Belum kontribusinya kepada pengurangan pengangguran. Bayangkan 30-35
ribu jumlah PMI kita yang berkontribusi kepada negara. Tapi sejak kran ini ditutup banyak PMI
kita akhirnya tidak jadi berangkat, sehingga ekonomi di daerah tidak berjalan," katanya.
Pihaknya sudah bersurat ke Kemenaker terkait permasalahan tersebut karena sebanyak 4.000
PMI dari Lombok yang sudah mendapat visa untuk bekerja dari Pemerintah Malaysia, namun
karena aturan akibat COVID-19 tidak bisa berangkat.
186