Page 188 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 AGUSTUS 2021
P. 188
"Makanya itu kami meminta kepada pemerintah pusat dan Pemprov NTB agar 4.000 orang ini
bisa kerja. Terlebih perusahaan Malaysia sudah meminta PMI dari NTB, tapi yang ada pengiriman
tidak diizinkan," katanya.
"Kami khawatir negara penempatan beralih mencari tenaga kerja dari negara lain dan inilah yang
kita tidak inginkan, karena jika itu terjadi otomatis permintaan PMI kita berkurang, karena sudah
diambil negara lain, akhirnya masyarakat dirugikan dan efeknya juga daerah," tambah Muazzim
Akbar.
Sementara itu, Sekretaris APPMI Tamam mengakui dari 4.000 PMI yang siap berangkat
dibutuhkan pada pengelolaan kelapa sawit dan itu sektor yang tidak berdampak. Bahkan,
informasi Malaysia sudah hampir 4 juta ringgit per hari atau Rp12 miliar per hari kerugian karena
kekurangan tenaga kerja, khususnya kelapa sawit yang tidak dipanen.
Ia menegaskan bahwa permintaan PMI asal NTB bukan atas dasar kepentingan APPMI melainkan
masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri, khususnya Malaysia agar bisa menghidupi
keluarganya.
"Kalau masalahnya COVID-19, 'user' negara penempatan sudah menyiapkan prokes COVID-19
secara ketat. Kami pun juga demikian mereka yang akan berangkat sudah melalui rangkaian tes
termasuk mematuhi prokes," katanya.
Kemenaker mengeluarkan Keputusan Menaker nomor 151 tahun 2020, tentang Penghentian
Sementara Penempatan PMI. Kemudian Kemenaker membuka kembali PMI melalui keputusan
nomor 294 tahun 2020 yang telah ditandatangani 29 Juli 2020. Hal ini dilakukan dalam rangka
pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Terdapat 14 negara yang jadi dibuka Kemenaker untuk PMI bekerja, namun tanpa Malaysia.
Adapun ke-14 negara dan wilayah itu meliputi Aljazair, Australia, Hong Kong, Korsel, Kuwait,
Maladewa, Nigeria, Uni Emirat Arab, Polandia, Qatar, Taiwan, Turki, Zambia, dan Zimbabwe.
187
