Page 193 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 AGUSTUS 2021

Melalui sosialisasi potensi dan kompetensi ini, Anwar berharap seluruh pimpinan di Kemnaker
dapat berkomitmen penuh untuk mendukung pengembangan potensi dan kompetensi pegawai
di Kemnaker. Sebab, pemetaan ini pada dasarnya untuk melihat sejauh mana kompetensi
pegawai yang menempati posisi atau jabatannya masing-masing.

"Pemetaan atau mapping ini juga merupakan sebuah keharusan sebagai agar kita bisa
mengetahui kira-kira apa yang harus dilakukan. Terutama bagi unit yang memperoleh mandat
untuk melakukan pengelolaan SDM Aparatur," kata Anwar.

Hasil dari pemetaan potensi dan kompetensi akan menjadi acuan dalam penerapan prinsip the
right man on the right place in the right time berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja
secara adil dan wajar. Hal itu dilakukan tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit,
agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi fisik.

"Hal tersebut merupakan salah satu unsur penting diterapkannya sistem merit pada suatu
instansi seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen PNS, dan saat ini akan kita terapkan pula di Kemnaker ini," tutur Anwar.

Anwar menjelaskan, sasaran dari pemetaan potensi dan kompetensi ini diperkirakan 3000
pegawai Kemnaker yang memenuhi kriteria pemenuhan talenta pegawai, dari golongan II hingga
golongan IV, baik jabatan fungsional tertentu, jabatan fungsional umum maupun jabatan
administrasi.

Dukungan pejabat tinggi madya, pejabat tinggi pratama, dan seluruh pegawai di lingkungan
Kemnaker, sambung Anwar, sangat dibutuhkan untuk agar proses pemetaan dapat berjalan
sebaik-baiknya. "Sehingga pada akhirnya Kemnaker memiliki database, berisi rekam dari seluruh
pemetaan kompetensi yang akan menjadi talent full dan digunakan bagi pengembangan karir
pegawai di Kemnaker," ujarnya.

Sedangkan psikolog sekaligus asesor, Dr. Dearly, menegaskan yang digali dalam pemetaan
kompetensi ada dua. Pertama, kompetensi manajerial terkait berbagai pengetahuan,
keterampilan, sikap atau perilaku yang dapat diukur untuk memimpin atau mengelola unit kerja.

Kedua, kompetensi sosial kultural yakni semua pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku
yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait pengalaman berinteraksi dengan
masyarakat majemuk dalam hal agama, suku bangsa, budaya, wawasan kebangsaan, yang harus
dipenuhi oleh pemangku jabatan sehingga bisa memperoleh hasil kerja sesuai peran fungsi atau
jabatannya.

"Kedua kompetensi itu mengacu kepada PermenpanRB Nomor 38 Tahun 2017," ujarnya. (*)

192