Page 195 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 AGUSTUS 2021

Melalui sosialisasi potensi dan kompetensi ini, kata Anwar Sanusi, seluruh pimpinan di Kemnaker
harus berkomitmen penuh untuk mendukung pengembangan potensi dan kompetensi pegawai
di Kemnaker. Pemetaan potensi dan kompetensi PNS pada dasarnya untuk melihat sejauhmana
kompetensi pegawai yang menempati posisi atau jabatannya masing-masing.

"Pemetaan atau mapping ini juga merupakan sebuah keharusan, agar kita bisa mengetahui kira-
kira apa yang harus dilakukan, terutama bagi unit yang memperoleh mandat untuk melakukan
pengelolaan SDM Arapatur," kata Anwar.

Ia menambahkan, hasil dari pemetaan potensi dan kompetensi menjadi acuan dalam penerapan
prinsip the right man, on the right place, in the right time berdasarkan kualifikasi, kompetensi,
dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama,
asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan.

"Hal tersebut merupakan salah satu unsur penting diterapkannya sistem merit pada suatu
instansi seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen PNS, dan saat ini akan kita terapkan pula di Kemnaker ini," katanya.

Anwar menjelaskan, pemetaan potensi dan kompetensi ini ditujukan bagi 3 ribu pegawai
Kemnaker yang memenuhi kriteria pemenuhan talenta pegawai, dari golongan II hingga
golongan IV, baik jabatan fungsional tertentu, jabatan fungsional umum maupun jabatan
administrasi.

Ia meminta dukungan pejabat tinggi madya, pejabat tinggi pratama, dan seluruh pegawai di
lingkungan Kemnaker untuk melakukan hal terbaik agar proses pemetaan dapat berjalan sebaik-
baiknya.

"Sehingga pada akhirnya, Kemnaker memiliki database, berisi rekam dari seluruh pemetaan
kompetensi yang akan menjadi talentfull dan digunakan bagi pengembangan karir pegawai di
Kemnaker," ujarnya.
Sementara itu, psikolog, Dr. Dearly, M.PSi., selaku asesor menegaskan, yang digali dalam
pemetaan kompetensi ada dua. Pertama, kompetensi manajerial terkait berbagai pengetahuan,
ketrampilan, sikap atau perilaku yang dapat diukur untuk memimpin atau mengelola unit kerja.

Kedua, kompetensi sosial kultural yakni semua pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku
yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait pengalaman berinteraksi dengan
masyarakat majemuk dalam hal agama, suku bangsa, budaya, wawasan kebangsaan, yang harus
dipenuhi oleh pemangku jabatan sehingga bisa memperoleh hasil kerja sesuai peran fungsi atau
jabatannya.

"Kedua kompetensi itu mengacu kepada PermenpanRB Nomor 38 Tahun 2017," ujarnya.

194