Page 183 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2020
P. 183
Judul Beri Keringanan Iuran, Likuiditas BPJS Ketenagakerjaan Aman?
Nama Media detik.com
Newstrend Diskon Iuran BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://finance.detik.com/moneter/5166091/beri-keringanan-iuran-
likuiditas-bpjs-ketenagakerjaan-aman
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-09-09 16:38:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Dengan diimplementasikannya
PP 49 ini Insyaallah tidak mengganggu likuiditas program di BPJS Ketenagakerjaan dan kami
BPJS Ketenagakerjaan siap untuk mengkoordinasikan, mengimplementasikan dan menjalankan
seluruh keputusan kebijakan dari PP 49 ini
positive - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Kami yang di BPJS
Ketenagakerjaan sangat concern untuk menjaga ketahanan dana. Kita sudah perhitungan sekali,
dan sejak awal ini dipersiapkan, kami sudah mengatur cash flow -nya. Jadi dari bulan April itu
sudah kita atur ini uang yang masuk kita jaga untuk nanti mendanai kalau tidak ada iuran yang
masuk sehingga kita betul-betul telah siap
positive - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Ketahanan dana dan program
jaminan sosial masih dapat terkelola dengan baik, karena dana jaminan sosial masih memiliki
dana cadangan yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban pembayaran manfaat kepada
peserta selama periode kebijakan relaksasi iuran ini diberikan
Ringkasan
Pemerintah memberikan keringanan iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian
(JKM) bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan . Keringanan itu diberikan selama pandemi virus
Corona (COVID-19), yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49 tahun 2020.
BERI KERINGANAN IURAN, LIKUIDITAS BPJS KETENAGAKERJAAN AMAN?
Pemerintah memberikan keringanan iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian
(JKM) bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan . Keringanan itu diberikan selama pandemi virus
Corona (COVID-19), yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49 tahun 2020.
BPJS Ketenagakerjaan memastikan bahwa program tersebut tidak mengganggu likuiditas
perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
182