Page 26 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2020
P. 26
Anil juga mempersoalkan mengapa pencurian terus menerus, selama bertahun-tahun, itu tidak
dilaporkan saat itu juga. Pak Liew mengatakan waktu itu masih memberikan toleransi.
Hakim Tinggi Chan Seng Onn membatalkan hukuman total 2 tahun 2 bulan di pengadilan distrik
itu. Lalu membebaskan Mbak Parti 4 September barusan.
Pembebasan itu tidak hanya heboh di media. Menteri ketenagakerjaan, jaksa agung, serta
menteri hukum ikut berkomentar. Intinya: pemerintah akan menaruh perhatian serius pada
kasus Mbak Parti. Hukum dan keadilan akan ditegakkan. Demi kepercayaan publik ke Singapura
-termasuk kepercayaan internasional.
Pemerintah akan meninjau seluruh proses penanganan perkara ini. Semua pihak diminta
menunggu hasil pemeriksaan itu.
Drama kepahlawanan Mbak Parti ini berlanjut. Empat hari kemudian pengadilan juga
membebaskan Mbak Parti dari perkara kelima: membawa barang-barang yang dianggap
melanggar tadi. Hakim memutuskan barang-barang itu harus segera dikembalikan ke Mbak Parti.
Salah satunya ternyata didapat sebagai door prize sebuah acara.
Sepanjang seminggu terakhir Mbak Parti, Anil, HOME, pak Liew jadi pemberitaan yang seru.
Yang terakhir itu menjadi bulan-bulanan medsos.
Kelihatannya Mbak Parti belum bisa segera pulang. Menurut Anil, Mbak Parti akan menuntut
ganti rugi kepada Pak Liew. Yakni untuk hilangnya kesempatan mencari pendapatan selama
empat tahun. Nilainya sekitar 80.000 dolar Singapura. Atau sekitar Rp 1 miliar.
Itu sebagai bagian dari penegakan hukum. Sedang untuk masa depan Mbak Parti sendiri orang-
orang Singapura sudah urunan. Lewat HOME. Dalam satu hari saja sudah terkumpul sekitar Rp
300 juta.
Belum jelas apa yang akan menimpa pak Liew. Pelanggarannya begitu nyata -meski kalau di
Indonesia itu biasa saja. Kementerian ketenagakerjaan sudah memberikan peringatan: tidak
seharusnya keluarga Pak Liew menugasi Mbak Parti membersihkan rumah dan kantor Karl Liew
-anak mereka. Itu melanggar kontrak.
Proses penanganan oleh polisi dan jaksa juga akan ditinjau lagi. Untuk perbaikan lembaga itu.
Kita diminta menunggu. Di Singapura demokrasi memang masih pura-pura. Tapi penegakan
hukumnya dikenal sangat sungguh-sungguh.
EDITOR: AHMAD KIFLAN WAKIK Tag: PARTI LIYANI SINGAPURA DAHLAN ISKAN .
25