Page 149 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 OKTOBER 2020
P. 149
BURUH ANCAM MOGOK NASIONAL, AWAS! KADIN BILANG ENGGA SAH DAN BISA
KENA SANKSI
Ancaman mogok nasional selama 3 hari dari mulai 6-8 Oktober 2020, mendatang sebagai bentuk
penolakan terhadap RUU Cipta Kerja (Ciptaker) yang dilontarkan para buruh direspons oleh
kalangan pengusaha. Dalam hal ini Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) yang telah
menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 749/DP/IX/2020 mengenai Mogok Kerja Nasional serta
surat arahan Nomor 748/DP/IX/2020.
Pada surat yang ditandatangani Ketua Kadin, Rosan Roeslani dijelaskan bahwa sesuai pasal 137
UU nomer 13 tahun 2003 mogok kerja adalah hak dasar pekerja yang dilakukan secara sah,
tertib dan damai sebagai akibat dari gagalnya perundingan. Namun sebagai pengejawantahan
UU tersebut, pada Kepmenakertrans no. 23/2003 pasal 3 ditegaskan jika mogok kerja dilakukan
bukan akibat gagalnya perundingan, maka mogok kerja tersebut tidak sah.
"Seiring dengan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, dalam rangka upaya
penanggulangan dan penanganan pandemi Covid-19, Pemerintah Daerah DKI dalam Pasal 14
Ayat (1) huruf (a) dan (b) dari Pergub No. 88 Tahun 2020 telah mengatur bahwa "demi
kesehatan bersama, masyarakat umum ataupun karyawan tidak boleh melakukan kegiatan
berkumpul/bergerombol di suatu tempat," isi dari SE tersebut pada poin 3, Kamis (1/10/2020).
Maka Kadin mengingatkan, pelanggaran terhadap aturan tersebut akan dikenakan sangsi sesuai
ketentuan Penggulangan dan Penanganan Covid-19. Dewan Pengurus Kadin Indonesia
menghimbau pada seluruh perusahaan yang menjadi anggotanya untuk mematuhi dan
melaksanakan semua ketentuan mogok kerja beserta sangsinya.
"Ditambah serta menghimbau kepada semua pekerja/buruh di setiap perusahaan untuk
mematuhi semua ketentuan peraturan perundangan tentang mogok kerja, serta
penanggulangan dan penanganan Covid-19," lanjutnya.
Seperti diketahui bakal ada 5 juta buruh atau pekerja akan melakukan mogok kerja nasional
selama 3 hari, yang akan berlangsung di seluruh Indonesia. Di Jakarta sendiri, titik mogok kerja
akan terpusat di Gedung DPR RI, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian.
(akr).
148
