Page 148 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 OKTOBER 2020
P. 148
Judul Buruh Ancam Mogok Nasional, Awas! Kadin Bilang Engga Sah dan Bisa
Kena Sanksi
Nama Media sindonews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/182818/34/buruh-ancam-mogok-
nasional-awas-kadin-bilang-engga-sah-dan-bisa-kena-sanksi-
1601550620
Jurnalis Anto Kurniawan
Tanggal 2020-10-01 18:37:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Rosan Roeslani (Ketua Kadin) Seiring dengan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina
Kesehatan, dalam rangka upaya penanggulangan dan penanganan pandemi Covid-19,
Pemerintah Daerah DKI dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf (a) dan (b) dari Pergub No. 88 Tahun
2020 telah mengatur bahwa demi kesehatan bersama, masyarakat umum ataupun karyawan
tidak boleh melakukan kegiatan berkumpul/bergerombol di suatu tempat, isi dari SE tersebut
pada poin 3, Kamis (1/10/2020). Maka Kadin mengingatkan, pelanggaran terhadap aturan
tersebut akan dikenakan sangsi sesuai ketentuan Penggulangan dan Penanganan Covid-19.
Dewan Pengurus Kadin Indonesia menghimbau pada seluruh perusahaan yang menjadi
anggotanya untuk mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan mogok kerja beserta
sangsinya. ( ) Ditambah serta menghimbau kepada semua pekerja/buruh di setiap perusahaan
untuk mematuhi semua ketentuan peraturan perundangan tentang mogok kerja, serta
penanggulangan dan penanganan Covid-19
positive - Rosan Roeslani (Ketua Kadin) Ditambah serta menghimbau kepada semua
pekerja/buruh di setiap perusahaan untuk mematuhi semua ketentuan peraturan perundangan
tentang mogok kerja, serta penanggulangan dan penanganan Covid-19,
Ringkasan
Ancaman mogok nasional selama 3 hari dari mulai 6-8 Oktober 2020, mendatang sebagai bentuk
penolakan terhadap RUU Cipta Kerja (Ciptaker) yang dilontarkan para buruh direspons oleh
kalangan pengusaha. Dalam hal ini Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) yang telah
menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 749/DP/IX/2020 mengenai Mogok Kerja Nasional serta
surat arahan Nomor 748/DP/IX/2020.
147
