Page 147 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 OKTOBER 2020

10.778.261 penerima atau 92,48%. Sementara yang masih dalam proses pengiriman dari
perbankan penyalur adalah sebanyak 745.669 orang.
Rinciannya, pada tahap I BSU telah tersalurkan kepada 2.484.429 penerima atau setara 99,38%
dari total penerima sebanyak 2,5 juta orang; Tahap II telah tersalurkan kepada 2.981.533
penerima atau setara 99,38% dari total 3 juta orang ; Tahap III tersalurkan kepada 3.476.122
penerima atau setara 99,32% dari total 3,5 juta orang; dan tahap IV telah tersalurkan kepada
1.836.177 penerima atau setara 69,18% dari total 2,6 juta orang.

Ida menuturkan, selama proses penyaluran BSU dari tahap I, terdapat beberapa kendala yang
ditemukan, sehingga menghambat penyaluran BSU, antara lain, duplikasi rekening; rekening
sudah tutup; rekening pasif; dan rekening tidak valid dan dibekukan. Kendala lainnya adalah
rekening pekerja tidak sesuai dengan NIK atau rekening tidak terdaftar.

"Namun jangan khawatir, kami berupaya sebaik- baiknya untuk memeriksa dan melakukan ceklis
sebelum menyalurkan bantuan melalui bank penyalur," ujarnya.
Menurutnya, setelah seluruh tahap penyaluran ini selesai, maka penyaluran BSU termin I pun
telah usai. Selanjutnya, dalam waktu kurang lebih 2 minggu ke depan, pihaknya akan melakukan
evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran BSU termin pertama ini. Sedangkan untuk penyaluran
termin II direncanakan mulai diberikan pada akhir Oktober 2020.

Ida menambahkan, selain pekerja bergaji di bawah Rp5 juta, terdapat sektor lain yang juga
sangat membutuhkan bantuan subsidi, yakni para guru honorer dan guru agama. Oleh karena
itu, Kemnaker akan menyerahkan sisa anggaran dan mengembalikannya ke Bendahara Negara
agar bisa dialokasikan.

"Sisa anggaran bantuan subsidi upah akan direlokasi untuk bantuan penghasilan bagi guru
honorer dan guru agama dengan Kemendikbud dan Kemenag sebagai leading sector," tuturnya
Ida.
Sementara Direktur BPJamsostek Agus Susanto, menyatakan bahwa hingga saat ini telah masuk
14,8 juta rekening. Namun dari 14,8 juta tersebut, terdapat 2,4 juta data yang tidak valid karena
tidak sesuai dengan kriteria Permenaker dan gagal dikonfirmasi ulang, sehingga data yang valid
sebanyak 12,4 juta.
"Data yang valid penerima bantuan subsidi gaji atau upah ini sebanyak 12,4 juta tersebut sudah
kita serahkan kepada Kemnaker melalui beberapa batch," pungkas Agus. (OL-2).

146