Page 36 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 OKTOBER 2020
P. 36
BURUH MOGOK HADAPI RUU CIPTA KERJA
Pandemi Covid-19 menyeret banyak negara ke dalam resesi ekonomi. Di tengah situasi tak
menentu, pembahasan RUU Cipta Kerja tetap dikebut.
Polemik membayangi rencana pemerintah dan DPR yang akan mengesahkan Rancangan
Undang-Undang Cipta Kerja dalam waktu dekat. Resistensi atas rencana pengesahan RUU itu
datang dari kelompok buruh yang berencana menggelar aksi mogok kerja nasional.
Di tengah pandemi Covid-19 yang mengakibatkan krisis kesehatan dan berlanjut menjadi krisis
ekonomi, pemerintah diingatkan agar tidak terburu-buru merealisasikan rencana mengesahkan
RUU Cipta Kerja.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per Februari 2020 ada 137,91 juta orang angkatan
kerja di Indonesia. Dari jumlah itu, sebanyak 131,03 juta orang bekerja dan 6,88 juta orang
menganggur.
Adapun dari jumlah orang yang bekerja, sekitar 39,84 persen di antaranya memiliki status
pekerjaan utama sebagai buruh atau karyawan atau pegawai.
Pandemi Covid-19 mengakibatkan perekonomian memburuk. Pada triwulan 11-2020,
perekonomian Indonesia terkon-traksi 5,32 persen. Sementara, pada triwulan III-2020,
pemerintah memperkirakan perekonomian RI tumbuh minus 2,9 hingga minus 1 persen.
Krisis ekonomi dan resesi membuat sejumlah usaha memberlakukan pemutusan hubungan kerja
(PHK) bagi karyawan atau merumahkan pekerja.
Di tengah situasi tidak menentu yang berkepanjangan ini, pemerintah tetap melanjutkan
pembahasan RUU Cipta Kerja.
Rencana aksi mogok kerja nasional disuarakan sejumlah serikat buruh setelah pemerintah dan
DPR selesai membahas seluruh kluster RUU Cipta Kerja, pekan lalu. Aksi mogok keija nasional
akan digelar pada 6-8 Oktober 2020, menjelang dan pada saat rencana rapat paripurna DPR
pengesahan RUU Cipta Kerja.
Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Jumisih, Kamis (1/10/2020),
menyampaikan, kelompok pekerja sedang berkonsolidasi menyusun strategi untuk menyiapkan
rencana aksi mogok itu.
"Jika pemerintah tetap keras kepala dan sembunyi-sembunyi (membahas RUU), tidak ada cara
lain selain memobilisasi massa secara besar-besaran," kata Jumisih saat dihubungi di Jakarta.
Semula, rencana mogok itu disuarakan pimpinan konfederasi dan federasi serikat pekerja.
Mereka yang menyatakan sikap untuk mogok, antara lain, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
yang dipimpin Said Iqbal, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang dipimpin Yorrys
Raweyai dan Andi Gani Nena, serta Gerakan Kesejahteraan Nasional (Geka-nas) yang
beranggotakan 17 federasi.
Said Iqbal memperkirakan, mogok kerja nasional akan diikuti kurang lebih 5 juta buruh dari
ribuan perusahaan di 25 provinsi dan 300 kabupaten/kota serta melibatkan berbagai sektor
industri.
Sikap untuk mogok itu berdasarkan penilaian serikat buruh bahwa perkembangan pembahasan
RUU Cipta Kerja tetap merugikan hak pekerja. Beberapa isu krusial, yakni detail ketentuan masa
kerja dan syarat pekerja kontrak (PKWT) masih mengambang dan diserahkan kembali ke
pemerintah. Hal lain yang disoroti adalah komponen upah minimum sektoral kabupaten (U M
SK) yang hilang dari formula perhitungan upah.
35
