Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 OKTOBER 2020

Buruh juga mencermati beban baru negara untuk ikut membayar pesangon pekerja korban PHK.

Tidak mogok

Meskipun substansi RUU Cipta Kerja dikritisi semua serikat buruh, tidak semua serikat buruh
menyepakati aksi mogok. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional Ristadi memastikan
tidak ikut dalam aksi mogok kerja nasional. Ia beralasan, berkumpul di masa pandemi Covid-19
bisa membahayakan kesehatan.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan,
sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan, mogok kerja bisa dilakukan dalam perselisihan antara
pekeija dan manajemen perusahaan, bukan pekerja dengan pemerintah.

Menurut dia, istilah yang lebih tepat atas langkah buruh dalam menyuarakan ketidaksetujuan
atas RUU Cipta Kerja adalah unjuk rasa atau demonstrasi.
Timboel menilai, RUU Cipta Kerja memang sebaiknya tidak dipaksakan untuk segera disahkan.
"Pemerintah dan DPR harus berdialog lagi dengan buruh dan kelompok masyarakat lain. Melihat
situasi saat ini, (aksi unjuk rasa) tentunya berisiko di tengah pandemi," ujarnya.

Ancaman sanksi

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sudah
mengeluarkan surat edaran untuk menyikapi rencana aksi mogok nasional itu.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakeijaan dan Hubungan Industrial Anton J Supit
mengatakan, rencana buruh untuk menggelar mogok kerja nasional tidak sah. Sebab, tidak
sejalan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 232 Tahun 2003 tentang Akibat
Hukum Mogok Kerja yang Tidak Sah.

Kepmenaker mengatur, pelaksanaan mogok kerja yang bukan sebagai akibat gagalnya
perundingan adalah tidak sah.
Anton menilai, persoalan buruh saat ini bukan domain perusahaan karena menyangkut undang-
undang "Ini, kan, bukan terkait urusan hubungan industrial dengan perusahaan," katanya.

Mengacu pada Kepmenaker, tambah Anton, buruh yang mogok akan dianggap mangkir dari
kerjanya. Akibatnya, buruh bisa dikenai sanksi. Apabila pengusaha memanggil buruh dua kali
berturut-turut dalam waktu tujuh hari dan yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan itu, ia
dianggap mengundurkan diri secara sukarela.

"Kami memberi peringatan. Tiap perusahaan punya perjanjian kerja bersama dan kita kembali
lagi ke aturan mogok kerja di undang-undang," katanya.

Stabilitas ekonomi
Selain resistensi publik, ketidakpastian juga masih membayangi rencana pengesahan RUU Cipta
Kerja. Keputusan pemerintah untuk membantu perusahaan membayarkan 9 kali pesangon
pekerja yang terkena PHK lewat skema jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) masih diragukan.
Sebab, kondisi keuangan negara dinilai tidak cukup kuat di tengah pandemi Covid-19 yang
menyeret RI ke resesi.

Direktur Riset Center of Re-form on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah mengatakan,
rencana pemerintah menanggung semua premi iuran JKP bagi pekerja bisa membebani
keuangan negara.

"Oleh karena itu, saya tidak yakin hal itu yang akan muncul sebagai kesepakatan akhir," katanya.

36