Page 38 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 OKTOBER 2020
P. 38
Sebelumnya, Staf Ahli Ke-menterian Koordinator Bidang Perekonomian Elen Setiadi mengatakan,
negara akan menanggung iuran JKP, tetapi tetap mempertimbangkan ruang fiskal APBN.
Pemerintah juga masih perlu berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk mengecek
kemampuan fiskal negara sebelum menanggung pesangon pekerja (Kompas, 29/9/2020).
Peneliti senior Institute for Development on Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati,
mengatakan, di tengah resesi, daya tahan ekonomi negara sebenarnya masih memadai karena
konsumsi masyarakat masih menjadi tulang punggung. Namun, masalah serius muncul ketika
pemerintah melakukan blunder kebijakan yang memicu disrupsi sosial dan memunculkan
resistensi.
Ia mencontohkan RUU Cipta Kerja yang terburu-buru dibahas dan dinilai lebih menguntungkan
pihak pengusaha, serta program kebijakan subsidi yang tidak tepat sasaran.
"Asalkan pemerintah tidak melakukan kebijakan blunder, kita masih bisa bertahan. Persoalan
ekonomi, entah krisis atau resesi, yang penting stabilitas tetap terjaga. Jadi, di masa pandemi,
orientasinya jangan pertumbuhan lagi, tetapi harus pro-stabilitas," katanya.
Sementara itu, proses validasi data penerima bantuan subsidi upah dari pemerintah sudah selesai
dilakukan. Hasilnya, ada 12,41 juta calon penerima bantuan subsidi gaji yang mendapatkan
bantuan. Jumlah itu masih di bawah target awal penerima bantuan, yakni 15,7 juta orang dengan
anggaran Rp 37,7 triliun.
Menteri Ketenagakeijaan Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah akan mengembalikan sisa
anggaran bantuan subsidi yang tidak terealisasi ke kas negara. (AGE)
Tahap I
Tahap II
Tahap III
Tahap IV
Tahap V
Program Kartu Prakerja
* Total penerima Kartu Prakerja dari Gelombang l-IX (per 21 September 2020)
5.480.918 penerima (98%)
dari total kuota 5.597.183 penerima.
* Per 25 September 2020 pukul 09.00, jumlah pendaftar melalui situs program Kartu Prakerja
mencapai 30.044.167 orang.
* Sebanyak 189.436 peserta atau 3,46% dari total penerima Kartu Prakerja telah dicabut
kepesertaannya.
* Dari pencabutan kepesertaan itu, total dana yang telah dikembalikan ke rekening kas umum
negara ~ Rp 672.497.800.000
Sumber. BP Jamsostek dan Kementerian Ketenagakerjaan
Bantuan Subsidi Upah
37
