Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 OKTOBER 2020

"Bahwa proses otopsi dan identifikasi telah selesai dilakukan terhadap tujuh jenazah yang
ditemukan," ujar Retno Marsudi ketika dikonfirmasi, Kamis (1/10/2020) di Jakarta.
Menurut Retno jenazah ketujuh WNI tersebut akan diterbangkan ke tanah air melalui dua
gelombang.

"KJRI Johor Bahru akan memfasilitasi pemulangan jenazah tersebut ke tanah air pada tanggal 4
dan 5 Oktober mendatang," imbuhnya.

Dikatakan Retno, pemerintah Indonesia mendesak untuk adanya penindakan secara hukum,
terhadap pihak-pihak yang terlibat.

"Kemlu telah meminta agar otoritas penegak hukum untuk mendalami isu ini dan membawa
pihak yang bertanggungjawab ke meja hukum. Kejadian ini jika terus berlangsung akan sangat
merugikan dan membahayakan keselamatan WNI," tegas Retno.
Sedangkan, terkait sembilan WNI yang selamat saat ini berada di Detensi Tahanan Imigrasi dan
dikawal oleh KJRI Johor Bahru.

"Sebanyak sembilan WNI yang selamat saat ini sedang berada di Detensi Tahanan Imigrasi Setia
Tropika. KJRI Johor Bahru akan terus melakukan pendampingan kekonsuleran untuk memastikan
hak-haknya terpenuhi selama proses hukum di Malaysia," ucapnya lagi.

Kementerian Luar Negeri RI menyatakan belasan WNI tersebut berasal dari Pulau Sumatera dan
Jawa.

Kepergian belasan WNI secara ilegal ke Malaysia di tengah pandemi COVID-19, menjadi refleksi
dari keputusasaan untuk tetap bertahan hidup dengan keterbatasan ekonomi.

Direktur Ekesekutif Migrant CARE, Wahyu Susilo, menilai masih ditemukannya WNI yang
berkeinginan bekerja di Malaysia secara ilegal saat ini, erat kaitannya dengan kesulitan yang
dihadapi di tengah pandemi COVID-19.
"Pasti memang mereka kehilangan pekerjaan atau mereka yang dulu rencana berangkat apa
ingin berangkat lagi," ujar Wahyu ketika dikonfirmasi RRI, Kamis (1/10/2020).

Sayangnya, kondisi sulit di tengah pandemi COVID-19 dikatakan Wahyu, justru dimanfaatkan
oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab untuk memberikan iming-iming kesejahteraan
bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri.

"Saya kira ini yang dimanfaatkan ya, peluang ini yang dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan
manusia atau oleh para penyelundup manusia. Juga memanfaatkan kelengahan dan
pengawasan pemerintah di perbatasan yang mungkin mereka lebih karena lebih semua daya
upaya diarahkan untuk penanganan COVID-19," jelasnya.

Menurut Wahyu, belum lagi kebijakan pemerintah terhadap pengaturan PMI bekerja di luar
negeri yang dinilai tidak tegas, sehingga memberikan peluang bagi oknum memanfaatkan
situasi.

"Nah, di akar rumput ini terjadi misalnya calo atau petugas lapangan atau para sindikat
pemerintah udah membuka, mereka pasti membawa KEPMEN yang memang pemerintah secara
resmi ada membuka penempatan ini. Tapi kan, harus ada penjelasan yang lebih luas. Nah ini,
yang salah satu implikasinya adalah masih ada perekrutan ilegal kemudian juga penempatannya
ilegal, cara masuk tertentu juga ilegal melalui jalur-jalur tikus. Dan, dampaknya seperti yang
terjadi itu. Padahal dibuka kembali itu sendiri sebenarnya dengan term and condition yang ketat
dengan protokol yang bukan dan Malaysia bukan negara tujuan," papar Wahyu lagi.

72