Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 OKTOBER 2020

Guna mencegah kembali terjadinya upaya penyelundupan WNI bekerja sebagai PMI
undocumented atau ilegal di Malaysia, Wahyu menilai diperlukan adanya langkah-langkah konkrit
yang dikeluarkan pemerintah, terutama dalam memastikan internal kementerian terkait bekerja
maksimal.

"Kemudian, juga BP2MI kemenaker itu juga harus melakukan evaluasi total pada masa jeda ini,
pada kinerja PPTKIS atau P3MI sekarang ini ya. Saya tahu pada bulan ini Pak Benny Rhamdani
(Kepala BP2MI) gembar-gembor tentang sindikat perdagangan melawan sindikat eksploitasi atau
perdagangan manusia, seakan ga ada artinya dengan ada peristiwa seperti itu. Jadi, saya kira
harus ada langkah-langkah yang konkrit ketimbang hanya gembar-gembor memberantas
sindikat. Tapi, di lapangan ternyata yang terjadi adalah misalnya kemarin ada bobol sekitar
ratusan udah bisa terbang lagi. Statusnya pasti undocumented sampai ke Dubai. Sekarang ini
ada 5 orang yang meninggal dunia di Asia di Selat Malaka, itu butuh perhatian konkrit dari
pemerintah," pungkasnya.

Sementara, berdasarkan data migrant CARE dalam kurun waktu 2018 - 2019 terjadi peningkatan
signifikan terhadap PMI yang meninggal ketika bekerja di wilayah Asia Pasifik.
Dimana pada 2018 jumlah PMI yang meregang nyawa di kawasan Asia Pasifik sebanyak 106
orang dan jumlahnya meningkat pada 2019 menjadi 167 orang.

Meski, tidak merinci secara detail, namun data dari migrant CARE tersebut menyatakan kasus
kematian PMI didominasi oleh mereka yang bekerja di Malaysia.

Sebelumnya, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani
mengatakan, pemerintah membuka pengiriman PMI ke 14 negara tujuan di tengah adaptasi
kebiasaan baru (New Normal) dengan sejumlah persyaratan.

"Dimana ke 14 negara ini adalah satu tidak memberlakukan lockdown, yang menjadi kebijakan
penempatan dalam negeri negara-negara tersebut. Kedua, negara-negara tersebut telah
mengeluarkan satu kebijakan untuk menerima masuknya tenaga kerja asing ke negaranya. Jika,
dua unsur atau syarat ini terpenuhi maka negara-negara itulah yang menjadi tujuan negara
penempatan dari 88 ribu lebih pekerja atau calon PMI kita," terang Benny seperti dilansir Berita
Satu yang tayang pada (5/8/2020).

Benny turut menegaskan pemeriksaan PCR diwajibkan kepada PMI dengan biaya yang
ditanggung negara.

"Tidak boleh ada pembiayaan untuk pemeriksaan tes PCR yang dibebankan kepada calon pekerja
migran Indonesia. Ini tentu membuktikan bahwa negara benar-benar hadir untuk meringankan
biaya melalui pembebasan biaya tes PCR," imbuhnya.

Sementara, 14 negara yang telah memperbolehkan tenaga kerja asing (TKA) masuk antara lain:
Aljazair, Australia, Hongkong, Korea Selatan, Kuwait, Maladewa, Nigeria, Uni Emirat Arab,
Polandia, Qatar, Taiwan, Turki, Zambia dan Zimbabwe.

Melansir Tribunnews.com Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyebut berdasarkan data
dari BP2MI terdapat 88.973 calon Pekerja Migran Indonsia sudah terdaftar di SISKOP2MI (Sistem
Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) yang siap berangkat dan berpotensi
menghasilkan devisa sekitar Rp 1.5 Triliun.

"Berdasarkan data dari Bank Indonesia jumlah remitansi pada tahun 2019 sebesar Rp. 160
Triliun. Hasil survey World Bank bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Bank Dunia
diperkirakan ada sekitar 9 juta Pekerja Migran Indonesia di luar negeri. Merujuk pada kedua data
tersebut, maka dari 88.973 Calon Pekerja Migran Indonesia berpotensi menghasilkan devisa
sekitar Rp. 1.5 Triliun," ungkap Ida Fauziyah..
73