Page 78 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 OKTOBER 2020
P. 78
"Uang ini kami akan serahkan ke perbendaharaan negara selanjutnya akan direlokasi untuk
bantuan penghasilan bagi guru honorer dan guru agama oleh Kemendikbud maupun Kemenag
yang akan menjadi leading sector," kata Ida dalam konferensi pers virtual perkembangan
bantuan subsidi upah (BSU) di Jakarta pada Kamis (1/10/2020), seperti dilansir Antara .
Keputusan tersebut, kata Ida, sesuai dengan aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah
untuk membantu guru honorer dan guru agama yang tidak masuk kategori penerima BSU
sebelumnya.
Mengenai jumlah anggaran bantuan untuk guru honorer, Ida belum bisa memastikan angkanya
karena menunggu pencairan subsidi gaji tahap IV dan V yang prosesnya masih berjalan sampai
sekarang. Sebagai informasi, pemerintah sebelumnya menganggarkan Rp37,7 triliun untuk BSU.
"Setelah semuanya clear baru kami akan serahkan ke kas negara sisanya. Jadi angka persisnya
sampai realisasi tahap ke-V selesai baru ketahuan," kata Ida.
Kemnaker sendiri sudah menyalurkan BSU termin I untuk bulan September dan Oktober kepada
10,7 juta orang dalam pencairan tahap I-IV.
Data untuk pencairan BLT tahap V sebanyak 615.288 calon penerima sudah diberikan oleh BPJS
Ketenagakerjaan pada 29 dan 30 September 2020 dan akan diperiksa kembali oleh Kemnaker
sebelum disalurkan. BPJS Ketenagakerjaan sampai akhir September 2020 telah menyerahkan
total 12,4 juta data final calon penerima bantuan BSU, kepada Kementerian Ketenagakerjaan.
Jadi, BLT hanya akan cair untuk 12,4 juta pekerja, menyusut sekitar 3,3 juta dari target awal.
"Hingga saat ini jumlah rekening di BPJAMSOSTEK berhasil kita kumpulkan sebanyak 14,8 juta.
Dari rekening yang masuk tersebut kita lakukan validasi secara berlapis, akhirnya kita
mendapatkan data 2,4 juta tidak valid," kata Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus
Susanto dalam konferensi pers vitual soal BSU di Jakarta pada Kamis.
Proses validasi yang dilakukan secara bertahap itu menemukan dari 2,4 juta data rekening yang
tidak valid sekitar 1,8 juta orang tidak memenuhi syarat mendapatkan subsidi upah, dan 600.000
orang gagal melakukan konfirmasi ulang.
77
