Page 569 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

ANIES BASWEDAN NAIKAN UMP JAKARTA 2022, PENGUSAHA: PAK GUBERNUR
MELANGGAR ATURAN
JAKARTA - Revisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Jakarta 2022 sebesar 5,1 persen oleh
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dianggap kontroversial.

Sebelumnya UMP Jakarta 2022 naik hanya 0,85 persen atau bertambah Rp37.749 menjadi
Rp4.453.935. Namun setelah direvisi, total UMP Jakarta kini bertambah 5,1 persen atau naik
Rp225.667 menjadi Rp4.641.854.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pun angkat bicara terkait kontroversi kenaikkan UMP
Jakarta 2022 itu. Menurutnya, revisi kenaikan UMP Jakarta 2022 sebesar 5,1 persen, bertujuan
agar buruh mendapatkan tambahan pendapatan rasional.

Sedangkan bagi pengusaha menjadi masuk akal, karena biasanya kenaikan sekitar 8 persen.
"Revisi atas kenaikan UMP Jakarta 2022 tersebut untuk memberikan rasa keadilan pada semua,
bagi buruh ada pertambahan pendapatan yang rasional. Bagi pengusaha dengan pertumbuhan
ekonomi yang ada saat ini, juga menjadi rasional," kata Anies, Senin (20/12).

Anies menilai kenaikan 0,85 persen UMP Jakarta 2022 itu ditetapkan berdasarkan formula
Kementerian Ketenagakerjaan tidak cocok diterapkan di Jakarta. Pasalnya, angka kenaikan lebih
kecil dari inflasi di Jakarta sebesar 1,1 persen.

"Kalau kenaikan UMP Jakarta 2022 di atas inflasi, maka kami merasa formula yang diberikan
kepada kami di provinsi di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, tidak memberikan rasa
keadilan," ujarnya.

Terlebih lagi, kata Anies, revisi UMP Jakarta 2022 kemudian dihitung berdasarkan kajian Bank
Indonesia yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan sebesar 4,7 -
5,5 persen. Sedangkan inflasi terkendali sebesar 3 persen atau di antara 2-4 persen.

"Dengan kenaikan UMP Jakarta 2022 Rp225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para
pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari," imbuhnya.

Revisi ini telah mendapat perlawanan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta
yang menyatakan bakal menggugat Anies ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Wakil Ketua DPP Apindo Jakarta, Nurjaman mengatakan, kebijakan Anies itu telah menyalahi
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Kami kalau aturannya ada, mau gede kecil itu enggak ada masalah, asal sesuai regulasi yang
ada, kan kita sudah punya regulasi. Sementara, kami pengusaha tidak boleh melanggar aturan,
tapi Pak Gubernur melanggar aturan," kata Nurjaman.

(der/ant/zul)

568