Page 123 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 AGUSTUS 2021
P. 123
Judul Bantuan Upah dan Nasib Buruh Korban PHK di Bekasi
Nama Media kompas.id
Newstrend BLT BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://www.kompas.id/baca/metro/2021/08/05/bantuan-upah-dan-
nasib-buruh-korban-phk-di-bekasi/
Jurnalis STEFANUS ATO
Tanggal 2021-08-05 19:38:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Betty Kusuma Wardhani (Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi) Bantuan
tunai Rp 1 juta per orang itu akan disalurkan langsung pemerintah kepada penerima manfaat
melalui empat bank Himbara. Semoga melalui penyaluran bantuan ini dapat membantu pekerja
memenuhi kebutuhan selama pandemi ini sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi
positive - Andry Rubiantara (Kepala Kantor BP Jamsostek Cabang Bekasi Cikarang) Syarat bagi
penerima BSU itu berada di wilayah PPKM level 3 dan 4 yang tercantum di Instruksi Mendagri
Nomor 22 dan 23 Tahun 2021. Selain itu, diutamakan bagi pekerja di sektor usaha industri
barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estat, serta perdagangan dan
jasa
negative - Sarino (Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten
Bekasi) Dari sisi upah, justru tergerus. Banyak perusahan yang menegosiasikan upah buruh di
bawah ketentuan dengan alasan pandemi dan PPKM. Rata-rata perusahan memotong upah
buruh 20-30 persen dari upah yang selama ini diterima
neutral - Sarino (Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Bekasi)
Faktanya, perusahaan itu masih jalan. Tetapi pekerja lama diganti dengan pekerja baru dengan
upah yang lebih murah
neutral - R Abdullah (Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Bekasi) Praktiknya tetap menjaga
standar protokol kesehatan. Baik itu melalui pembagian jam kerja, karyawan dirumahkan,
dikurangi, bahkan ada PHK massal
negative - R Abdullah (Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Bekasi) Yang sangat disesalkan
sebagian perusahaan memanfaatkan undang-undang yang baru, Undang-undang 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja. Jadi, perusahaan tidak terlebih dahulu merundingkan dengan serikat
pekerja, tetapi cukup diberitahukan jika ada PHK. Apabila ada keberatan, baru dirundingkan.
Artinya, putusan diambil dulu, musyawarah dilakukan kemudian
negative - R Abdullah (Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Bekasi) Di industri manufaktur
tidak berlaku (BSU) karena ketentuannya upah minimum
122
