Page 125 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 AGUSTUS 2021
P. 125
Syarat lain bagi penerima BSU, yakni memiliki kartu identitas kependudukan, pekerja penerima
upah dan peserta aktif BP Jamsostek dengan masa berlaku sampai 30 Juni 2021. Pekerja juga
memiliki upah maksimal Rp 3,5 juta per bulan. Jika pekerja bekerja di wilayah dengan UMP atau
UMK lebih besar dari Rp 3,5 juta, persyaratan upah menjadi maksimal sesuai UMP atau UMK.
Buruh kian terdampak Selama PPKM darurat, kesejahteraan buruh di wilayah Kabupaten Bekasi
kian menurun. Pembatasan ini juga kian mempersulit akses buruh terutama yang tinggal di luar
Bekasi, tetapi harus tetap bekerja di kawasan industri wilayah Kabupaten Bekasi.
"Dari sisi upah, justru tergerus. Banyak perusahan yang menegosiasikan upah buruh di bawah
ketentuan dengan alasan pandemi dan PPKM. Rata-rata perusahan memotong upah buruh 20-
30 persen dari upah yang selama ini diterima," kata Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia (FSPMI) Kabupaten Bekasi Sarino.
Sarino menambahkan, dengan keluarnya aturan turunan omnibus law, yakni Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, ada perusahaan yang mengganti pekerjanya. Artinya,
perusahan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi karyawan tetap dan menggantikan
para karyawan itu dengan pekerja baru.
"Faktanya, perusahaan itu masih jalan. Tetapi pekerja lama diganti dengan pekerja baru dengan
upah yang lebih murah," katanya.
Sarino berharap di masa PPKM ini, keberpihakan pemerintah kian dibutuhkan. Sebab, dari data
FSPMI, sekitar 2.000 buruh di wilayah Kabupaten Bekasi yang menjadi korban PHK.
Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Bekasi R Abdullah menyatakan, nasib buruh di masa
PPKM darurat memprihatinkan. Di Bekasi, baik kota maupun kabupaten didominasi industri
manufaktur. Oleh karena itu, sebagian besar perusahaan tetap diberikan kesempatan untuk
beroperasi selama memenuhi syarat dari Kementerian Perindustrian.
"Praktiknya tetap menjaga standar protokol kesehatan. Baik itu melalui pembagian jam kerja,
karyawan dirumahkan, dikurangi, bahkan ada PHK massal," kata Abdullah.
PHK massal itu, kata Abdullah, terjadi pada salah satu perusahaan di Kawasan Industri Hyundai,
Kabupaten Bekasi. Ada sekitar 300 karyawan dari 450 karyawan yang bekerja di perusahaan itu
yang menjadi korban PHK.
"Yang sangat disesalkan sebagian perusahaan memanfaatkan undang-undang yang baru,
Undang-undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi, perusahaan tidak terlebih dahulu
merundingkan dengan serikat pekerja, tetapi cukup diberitahukan jika ada PHK. Apabila ada
keberatan, baru dirundingkan. Artinya, putusan diambil dulu, musyawarah dilakukan kemudian,"
kata Abdullah.
Tak tepat sasaran Kondisi buruh yang kian terdampak pandemi hingga terkena PHK
membutuhkan perlindungan dari pemerintah. BSU yang diberikan pemerintah hanya diberikan
kepada karyawan yang bekerja di perusahaan kecil dan menengah. "Di industri manufaktur tidak
berlaku (BSU) karena ketentuannya upah minimum," kata Abdullah.
Serikat buruh kini berharap banyak agar penanggulangan Covid-19 segera dituntaskan.
Tujuannya, agar masyarakat dan pekerja bisa kembali beraktivitas normal. Selain itu, karena
dampak Covid-19 sebagai risiko sosial, bantuan dan uluran tangan dari pemerintah dinilai wajib.
"Pemerintah perlu memberi bantuan kepada pekerja-pekerja yang sudah diakhiri masa kerjanya,
diberikan alternatif-alternatif tertentu. Bagaimanapun, pekerja yang terkena PHK itu merupakan
awal penderitaan," ucapnya.
124
