Page 121 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 AGUSTUS 2021
P. 121
Judul Menaker Tingkatkan Perlindungan Bagi Pekerja Perempuan di Masa
Pandemi Covid-19
Nama Media rmol.id
Newstrend Perlindungan Pekerja Perempuan
Halaman/URL https://rmol.id/read/2021/08/05/499374/menaker-tingkatkan-
perlindungan-bagi-pekerja-perempuan-di-masa-pandemi-covid-19
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-08-05 19:42:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Perlindungan kepada pekerja perempuan dari tindak kekerasan, pelecehan seksual dan
diskriminasi di tempat kerja, ditingkatkan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. Ida meminta
seluruh stakeholder ketenagakerjaan untuk meningkatkan pelindungan bagi pekerja perempuan
dari hal-hal tersebut, karena dapat berpengaruh terhadap produktivitas kerja dan dapat
berdampak pada kelangsungan usaha.
MENAKER TINGKATKAN PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA PEREMPUAN DI MASA
PANDEMI COVID-19
Perlindungan kepada pekerja perempuan dari tindak kekerasan, pelecehan seksual dan
diskriminasi di tempat kerja, ditingkatkan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.
Ida meminta seluruh stakeholder ketenagakerjaan untuk meningkatkan pelindungan bagi
pekerja perempuan dari hal-hal tersebut, karena dapat berpengaruh terhadap produktivitas kerja
dan dapat berdampak pada kelangsungan usaha.
Hal itu disampaikan Ida saam memberikan sambutan dalam Dialog bersama Pengurus SP/SB
Perempuan se-Kabupaten Gresik bertajuk "Menghapuskan Pelecehan Seksual dan Diskriminasi
di Tempat Kerja" yang berlangsung di PT Smelting Gresik, Jawa Timur, Kamis (5/8).
"Oleh karena itu, perlu adanya kepedulian bersama demi mewujudkan kenyamanan bekerja
melalui pencegahan Kekerasan dan Pelecehan di tempat kerja," ujar Ida.
Politisi PKB ini menjelaskan, untuk meningkatkan pelindungan bagi pekerja perempuan,
khususnya terkait pencegahan kekerasan, pelecehan seksual, dan diskriminasi, Kemnaker telah
melakukan sejumlah upaya.
Ida menyebutkan di antaranya berupa bimbingan teknis kepada manajemen perusahaan dan
SP/SB, membangun komitmen perusahaan melalui Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian
Kerja Bersama (PKB), serta integrasi dan koordinasi lintas sektoral dalam penegakan hukum.
120
