Page 12 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 12
Setalah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 5 Oktober lalu, Ida menyatakan
bahwa dirinya ditugaskan Presiden Joko Widodo untuk merumuskan sejumlah Peraturan
Pemerintah (PP) yang akan menjadi regulasi turunan dari UU terkait klaster ketenagakerjaan.
Bahkan menurut dia, pemerintah sangat terbuka kepada serikat pekerja/serikat buruh selama
proses perumusan. Bahkan pihaknya mengundang serikat pekerja/serikat buruh untuk
memberikan masukan.
Merespons pernyataan Menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, Kiai Said menyatakan
bahwa pihaknya akan tetap mengajukan uji materi kembali atau judicial review Omnibus Law
UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konsititusi (MK) meski dirinya telah mendapat penjelasan.
Sebagai informasi, Omnibus Law UU Cipta Kerja ditolak oleh berbagai kalangan mulai dari
buruh/pekerja, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan ormas keagamaan besar seperti Nahdlatul
Ulama (NU), dan Muhammadiyah.
MUI menilai pengesahan UU Cipta Kerja di tengah ramainya penolakan masyarakat menunjukkan
kesan perpolitikan Tanah Air dikuasai oligarki. Sementara itu, NU berpendapat pengesahan UU
Cipta Kerja yang seakan memaksa hingga menimbulkan resistensi publik merupakan bentuk
praktik kenegaraan yang buruk.
Adapun Muhammadiyah mengatakan, pihaknya sejak awal telah meminta DPR menunda bahkan
membatalkan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang terdapat banyak pasal
kontroversial.
11
