Page 15 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 15
Judul Karpet Merah Investor Resmi Digelar
Nama Media Kontan Tabloid
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg20&21
Jurnalis *
Tanggal 2020-10-12 06:25:00
Ukuran 558x717mmk
Warna Warna
AD Value Rp 189.720.000
News Value Rp 948.600.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR DPR) Apakah Rancangan Undang-Undang Cipta
Kerja dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Perekonomian) UU ini diperlukan untuk
penyederhanaan dan pemangkasan regulasi
neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Perekonomian) Penyelenggaraan penataan
ruang dilaksanakan oleh pemerintah pusat
positive - Elen Setiadi (Staf Ahli Kemenko Perekonomian) Dengan konsep ini kita ingin adanya
kepastian bahwa setiap terjadi PHK, hak-hak yang menjadi hak pekerja atau buruh tetap dapat
diterima oleh pekerja atau buruh
positive - Febrio Kacaribu (Kepala Badan Kebijakan) Harapanya bisa segera dilaksanakan
sehingga menarik dan memperbanyak usaha baru yang bisa mempekerjakan lebih banyak orang
positive - Piter Abdullah (Direktur Riset Center of Reform on Eco) UU Cipta Kerja memunculkan
kegaduhan yang luar biasa. Saya kira investor akan sangat berhati-hati
Ringkasan
Wakil Ketua DPR DPR Azis Syamsuddin berteriak lantang. "Apakah Rancangan Undang-Undang
Cipta Kerja dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" teriak Azis, sembari
tangannya menggenggam erat palu sidang. Sebanyak 318 anggota dewan yang ada di dalam
ruang rapat paripurna DPR kompak berteriak: "Setuju!" Tok! Azis mengetok palu. Proses legislasi
yang penuh kontoversi itu ternyata begitu lancar dan cepat kelarnya Senin malam (5/10) itu,
RUU Cipta Kerja (Ciptaker) resmi ditetapkan sebagai UU.
Masih dalaMKerangka mempermudah aktivitas dunia usaha dan menarik investasi, UU super
yang merevisi beberapa UU ini juga merombak beberapa poin penting yang sebelumnya diatur
UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal yang terutama disoroti yakni menyangkut
pekerja alih daya atau outsourcing. Ada perubahan di Pasal 66 UU Nomor 13 Tahun 2003 yang
direvisi di omnibus law UU Cipta Kerja. Di UU Ketenagakerjaan, pekerjaan outsourcing dibatasi
14
