Page 16 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

hanya untuk pekerjaan di luar kegiatan utama atau yang tidak berhubungan dengan proses
produksi kecuali untuk kegiatan penunjang.

KARPET MERAH INVESTOR RESMI DIGELAR

RUU Cipta Kerja yang memuat banyak pasal kontroversial resmi disahkan DPR. Efektifkah
menarik investasi?

Wakil Ketua DPR DPR Azis Syamsuddin berteriak lantang. "Apakah Rancangan Undang-Undang
Cipta Kerja dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" teriak Azis, sembari
tangannya menggenggam erat palu sidang.

Sebanyak 318 anggota dewan yang ada di dalam ruang rapat paripurna DPR kompak berteriak:
"Setuju!" Tok! Azis mengetok palu. Proses legislasi yang penuh kontoversi itu ternyata begitu
lancar dan cepat kelarnya Senin malam (5/10) itu, RUU Cipta Kerja (Ciptaker) resmi ditetapkan
sebagai UU.

UU anyar ini bisa dikalungi rekor produk hukum yang dihasilkan pemerintah dan DPR sepanjang
republik ini berdiri. Bukan s^ja pembahasannya yang super-kilat, omnibus law alias beleid sapu
jagat ini merevisi puluhan UU lintas sektoral. Cakupan pembahasannya juga sangat luas. Yakni,
terdiri dari 11 klaster pembahasan dengan merevisi puluhan UU sektoral.

Terdiri dari 15 bab dengan 174 pasal, UU ini berdampak terhadap ribuan pasal yang tersebar di
puluhan UU lainnya. Di dalamnya mengatur mengenai soal perizinan, ketenagakerjaan, hingga
lingkungan hidup.

Dikebutnya pembahasan

RUU ini diklaim demi kemudahan investasi di Indonesia Sidang-sidang pembahasannya dilakukan
siang malam, balikan hingga larut malam, meski dibahas di tengah kencangnya penolakan buruh
dan akademisi.

Ditilik dari isinya, UU sapu jagat ini memang sangat pro investasi. Berbagai aturan yang
menghambat masuknya investasi dilenyapkan. "UU ini diperlukan untuk penyederhanaan dan
pemangkasan regulasi," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam rapat
paripurna pengesahan UU Ciptaker.

Kewenangan daerah

Semangat deregulasi ini pula yang pada akhirnya banyak mempreteli banyak sekali kewenangan
daerah, khususnya di bidang perizinan investasi. Maklumlah, selama ini pemerintah mendeteksi
ada 15.965 peraturan daerah (perda) yang secara teknis menggambarkan kompleksitas regulasi
di Indonesia, sehingga menghambat masuknya investasi.

Lewat omnibus law UU Cipta Kerja, tak sedikit kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah kini
menjadi milik pemerintah pusat. Misalnya, kewenangan pemerintah daerah dalam penataan
ruang, kini dibabat habis oleh omnibus law UU Cipta Kerja.

Dalam beleid sapu jagat, kewenangan penataan mang kini berada di tangan pemerintah pusat,
Tepatnya, "Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh pemerintah pusat," demikian
tertulis dalam Pasal 9 ayat 1 UU Cipta Kerja.

Omnibus Law UU Ciptaker juga memangkas wewenang pemda dalam urusan pemberian izin
lingkungan untuk pengusaha. Sebelumnya UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa dokumen analisis mengenai dampak lingkungan
15