Page 18 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Ketentuan itu pun dihapus, dan gantinya diberlakukan sistem campuran: 19 x upah ditanggung
perusahaan dan 6 x upah dibayar lewat BPJS Ketenagakerjaan. Jadi, maksimal pesangon yang
bisa dibawa pulang hanya 25 bulan upah.

"Dengan konsep ini kita ingin adanya kepastian bahwa setiap terjadi PHK, hak-hak yang menjadi
hak pekerja atau buruh tetap dapat diterima oleh pekerja atau buruh," ujar Elen Setiadi, Staf
Ahli Kemenko Perekonomian.

Pemerintah juga mengubah ketentuan terkait mekanisme pengupahan. Upah minimum provinsi
atau kabupaten/kota (UMK) yang dulu menjadi wewenang bupati/walikota kini jadi wewenang
penuh gubernur.

Dalam UU Ciptaker, gubernur menetapkan upah minimum provinsi dan dapat menetapkan UMK
dengan syarat tertentu. Ketentuan ini diatur di Pasal 81 poin 25 UU Ciptaker, melalui selipan
pasal 88C yang sebelumnya tidak ditemui dalam UU Ketenagakerjaan.

Dalam Pasal 88C, beleid menyatakan syarat UMK meliputi pertumbuhan ekonomi dan inflasi pada
kabupaten/kota yang bersangkutan. UMK dengan syarat itu harus lebih tinggi dari upah minimum
provinsi.

Menarik investasi

Menawarkan banyak kemudahan bagi investor, pemerintah meyakini beleid anyar ini bisa
meryadi daya tarik investor untuk membenamkan modalnya di Indonesia.
"Harapanya bisa segera dilaksanakan sehingga menarik dan memperbanyak usaha baru yang
bisa mempekerjakan lebih banyak orang," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian
Keuangan, Febrio Kacaribu.

Memperbanyak lapangan pekerjaan memang menjadi prioritas utama pemerintah saat ini.
Pasalnya, gelombang PHK di tengah lesunya ekonomi akibat kuatnya tekanan pandemi Covid-19
terus berlangsung dalam skala besar.

Merujuk data Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), jumlah pekerja yang terkena layoff dan
dirumahkan selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kuartal II lalu mencapai 3,5 juta
orang. Kemnaker memprediksi, jumlah PHK sampai ahkir tahun bisa meningkat hingga mencapai
5,32 juta orang. Dengan demikian, jumlah pengangguran bisa lebih dari 10 juta hingga akhir
tahun ini. Artinya, ada belasan juta orang yang membutuhkan lapangan kerja saat ini.
Pertanyaannya, efektifkah beleid sapu jagat ini menarik investasi?

Sebagai produk hukum yang fokus melakukan deregulasi dan debirokratisasi, omnibus law ini
memang memberikan angin segar bagi perekonomian Indonesia. Tapi persoalannya, dalam
jangka pendek UU Ciptaker ini diragukan kemampuannya dalam menarik investor asing masuk
ke Indonesia.

Kendala utamanya tak lain adalah pandemi Covid-19 yang sudah bercokol sejak Maret lalu.
Pasalnya, pandemi telah menyebabkan mobilitas terganggu serta menurunkan daya beli
masyarakat dan kapasitas produksi industri, sehingga investor masih enggan berinvestasi.

Di sisi lain, pengusaha juga belum memikirkan investasi karena kini tengah disibukkan dengan
urusan cash flow perusahaan yang morat-marit akibat pandemi. Tren ini tidak terjadi di Indonesia
saja, melainkan di seluruh dunia.

"Beleid itu bisa bermanfaat kalau situasi ekonomi sudah benar-benar kondusif dan Covid-nya
sudah reda," ujar Dianta Sebayang, ekonom dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

17