Page 19 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 19
Yang terjadi di Indonesia, pandemi masih terus meruyak dengan skala penyebaran yang makin
meluas. Kondisi ini turut mempengaruhi kepercayaan investor terhadap iklim investasi di
Indonesia Dengan begitu, tidak ada urgensinya pengesahan beleid dilakukan secara tergesa-
gesa dengan alasan menarik investasi.
Selain faktor pandemi Covid-19, pengesahan UU Cipta Kerja yang memunculkan kegaduhan di
tengah masyarakat juga bisa menghambat efektivitasnya dalam mengundang investor masuk ke
Indonesia. "UU Cipta Kerja memunculkan kegaduhan yang luar biasa. Saya kira investor akan
sangat berhati-hati," ungkap Direktur Riset Center of Reform on Economic (Core) Indonesia,
Piter Abdullah.
Kalaupun iklim investasi sudah benar-benar kondusif, kemampuan menyerap tenaga kerja juga
diragukan bila melihat tren investasi yang masuk Indonesia belakangan ini. Pasalnya, tren
investasi yang masuk ke sektor padat karya cenderung menurun, sehingga kemampuannya
menyerap tenaga juga kerja sangat minim.
Ini terlihat dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) per Juli 2020, dari investasi Rp
859,7 triliun hanya mampu menyerap 237.269 tenaga kerja lokal.
Pasal-Pasal Kontroversial dalam Bab Ketenagkerjaan UU Cipta Kerja
Pasal 81
Pasal 81 angka 15 UU Cipta Kerja menghapus ketentuan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang jangka waktu perjanjian
kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak maksimal 3 tahun. Ketentuan baru ini
berpotensi memberikan kekuasaan dan keleluasaan bagi pengusaha untuk mempertahankan
status pekerja kontrak tanpa batas.
Pasal 79
- Hak pekerja mendapatkan hari libur dua hari dalam satu pekan yang sebelumnya diatur dalam
UU Ketenagakerjaan dipangkas. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 81 UU Cipta Kerja yang
mengubah Pasal 79 UU Ketenagakerjaan. Pasal 79 ayat (2) huruf (b) UU Cipta Kerja mengatur,
pekerja wajib diberikan waktu istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu
pekan.
- Selain itu, Pasal 79 UU Cipta Kerja juga menghapus kewajiban perusahaan memberikan
istirahat panjang dua bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama enam tahun berturut-turut
dan berlaku tiap kelipatan masa kerja enam tahun.
Pasal 81
- Pasal ini menghapus Pasal 91 UU Ketenagakerjaan yang mengatur tentang sanksi bagi
pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan.
- Pasal 81 angka 58 UU Cipta Kerja juga menghapus Pasal 169 UU Ketenagakerjaan
yang mengatur tentang hak pekerja/buruh mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja
(PHK) jika merasa dirugikan oleh perusahaan.
Pasal 88
- Pasal 88 Ayat (3) yang tercantum pada dalam Bab Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja hanya
menyebut tujuh kebijakan pengupahan yang sebelumnya ada 11 dalam UU Ketenagakerjaan.
18
