Page 223 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan
Nasional, Menteri Perindustrian, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Dalam
Negeri, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dua menteri hadir secara virtual,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Harapannya, kata Menko, UU Cipta Kerja dapat membawa Indonesia keluar dari jebakan negara
berpenghasilan menengah (middle income trap). Apalagi Indonesia memiliki bonus demografi.
UU Cipta Kerja dibentuk dengan mengutamakan kepentingan rakyat yang butuh kepastian dalam
bekerja. UU ini diharapkan dapat menggerakkan rakyat untuk membuka usaha sendiri, dengan
memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Selain itu, rakyat juga dapat membuka usaha baru dengan lebih mudah, karena perizinan bagi
UMK telah dipermudah. UU baru juga mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan
korupsi yang telah menyederhanakan dan memotong model perizinan yang berbelit sehingga
praktik pungli atau pungutan liar dapat dihilangkan.

Menko Perekonomian menyoroti klaster ketenagakerjaan yang banyak menjadi perbincangan di
masyarakat, terutama terkait isu yang banyak beredar sehingga menimbulkan persepsi keliru.
"Kami tegaskan di UU Cipta Kerja, upah minimum tidak dihapuskan. Upah ditetapkan dengan
mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi, sehingga upah tidak akan turun. UU
Cipta Kerja bahkan mengatur upah pekerja harus lebih tinggi dari upah minimum," ujar Menko.

Dalam UU Cipta Kerja, besaran pesangon diatur sehingga pekerja mendapatkan kepastian
pembayaran pesangon dan mendapat tambahan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), yang
mengatur agar pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) mendapatkan manfaat
lain berupa peningkatan kompetensi (upskilling) serta akses pada kesempatan kerja yang baru.

Terkait waktu kerja yang eksploitatif, jumlah jam kerja sama seperti UU Ketenagakerjaan. Selain
itu, UU baru juga tidak menghapuskan hak cuti haid dan cuti melahirkan. Pekerja outsourcing
tetap mendapatkan jaminan perlindungan upah dan kesejahteraan. Hak pekerja juga harus tetap
dilindungi apabila terjadi pergantian perusahaan outsourcing.
Menjawab isu tenaga kerja asing (TKA) bebas masuk ke Indonesia, Menko menjelaskan, "dalam
UU Ciptaker diatur Tenaga Kerja Asing yang dapat bekerja di Indonesia hanya untuk jabatan
tertentu, waktu tertentu dan harus punya kompetensi tertentu. Kemudian, perusahaan yang
memperkerjakan TKA wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)".
Menko Airlangga juga menegaskan UU Cipta Kerja ini lebih mengutamakan kepentingan
masyarakat, dengan memberikan berbagai macam kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan
kecil, terutama untuk mengembangkan usahanya. UU Cipta Kerja memberikan kemudahan
perizinan tunggal bagi UMK melalui pendaftaran, dan memberikan insentif fiskal dan pembiayaan
untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM.

Lalu bagaimana jaminan produk halal? UU Cipta Kerja menjamin percepatan dan kepastian dalam
proses sertifikasi halal dengan memberikan pembatasan waktu proses penerbitan sertifikat halal,
dan memperluas Lembaga Pemeriksa Halal yang dapat dilakukan juga oleh Ormas Islam dan
Perguruan Tinggi Negeri. Bahkan bagi pelaku UMK, diberikan kemudahan tambahan berupa
biaya sertifikasi yang ditanggung oleh pemerintah..

222