Page 12 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

Ringkasan

Disahkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) bukan saja membuat repot
kalangan buruh. Beleid kontroversial ini juga bakal merepotkan pemerintah dari sisi anggaran.

Pasalnya, beleid sapu jagat tersebut menelurkan dua program baru yang belum difasilitasi
anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) 2021. Sementara anggaran yang dibutuhkan
untuk membiayai dua program baru tersebut tidak sedikit.

Adapun, sumber pendanaan JKP pada tahap awal, semuanya akan berasal dari anggaran negara
alias pemerintah. "Dana awal untuk program JKP akan diambil dari APBN," kata Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Selanjutnya, sumber iuran JKP akan mengandalkan rekomposisi
iuran program jaminan sosial dan dana operasional BPJS Ketenagakerjaan.

OMIBUS BIKIN DEFISIT APBN KIAN BENGKAK

Kendati baru disahkan, APBN 2021 kemungkinan bakal direvisi. Ini dilakukan guna mengantispasi
ketidakpastian ekonomi dan dampak UU Cipta Kerja.

Disahkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) bukan saja membuat repot
kalangan buruh. Beleid kontroversial ini juga bakal merepotkan pemerintah dari sisi anggaran.
Pasalnya, beleid sapu jagat tersebut menelurkan dua program baru yang belum difasilitasi
anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) 2021. Sementara anggaran yang dibutuhkan
untuk membiayai dua program baru tersebut tidak sedikit.

Kedua program anyar itu adalah pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) serta program
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Pembentukan LPI, misalnya, diatur dalam pasal 161 ayat
1 Bab X UU Ciptaker yang berbunyi: bahwa dalam rangka pengelolaan investasi dibentuk
Lembaga Pengelola Investasi.
Sementara JKP adalah program jaminan sosial baru yang diatur dalam pasal 46A UU Ciptaker
yang merevisi UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Kedua program itu membutuhkan alokasi anggaran, yakni masing-masing Rp 75 triliun untuk
modal awal LPI serta dana Rp 6 triliun untuk program JKP.

Khusus anggaran LPI sebesar Rp 75 triliun itu memang tak semuanya menjadi beban APBN.
Alokasi anggaran yang akan diambil dari APBN hanya berkisar Rp 30 triliun, 'itu dalam bentuk
dana tunai," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sementara, sisanya akan disertakan dalam
bentuk barang milik negara, saham negara, hingga piutang negara.

Adapun, sumber pendanaan JKP pada tahap awal, semuanya akan berasal dari anggaran negara
alias pemerintah. "Dana awal untuk program JKP akan diambil dari APBN," kata Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Selanjutnya, sumber iuran JKP akan mengandalkan rekomposisi
iuran program jaminan sosial dan dana operasional BPJS Ketenagakerjaan.

Masuknya dua program yang baru ini, tentu saja akan semakin memberatkan beban APBN tahun
depan. "Realistisnya memang masuk di APBN 2021," ujar Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang
Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo. Artinya, ada alokasi anggaran baru senilai Rp 36 triliun
yang bersumber dari APBN 2021 untuk membiayai kedua program tersebut.

Nah, persoalannya, sejak awal APBN 2021 disusun, pemerintah dan DPR belum
memperhitungkan anggaran tersebut. Maklumlah, saat itu UU Ciptaker belum juga disahkan oleh
DPR.
11