Page 7 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

ditemani sejumlah koleganya, yaitu Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto,
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Ganjar
berujar, para kepala daerah diminta membuat narasi positif soal omnibus law.

BANYAK LOBI SARU NARASI

Pengusaha ikut melobi para buruh yang berunjuk rasa. Pemerintah ujuk-ujuk meminta bantuan
pemerintah daerah.
DI hadapan pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Menteri Koordinator
Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan perkembangan kondisi dalam negeri setelah
Undang-Undang Cipta Kerja disahkan di Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pertemuan virtual
yang digelar Rabu, 7 Oktober lalu, itu, Airlangga meminta para pengusaha ikut mensosialisasi
aturan sapu jagat kepada buruh dan masyarakat.

Ketua Kadin Rosan Roeslani mengatakan Airlangga meminta para pengusaha mensosialisasi
kluster tenaga kerja. "Kami di Kadin pusat dan daerah diminta menjelaskan secara baik dan
benar dari omnibus law," ujar Rosan kepada Tempo, Kamis, 15 Oktober lalu. Menurut Rosan,
selain menjelaskan isi omnibus law, pengusaha mewanti-wanti para buruh soal potensi penularan
virus corona jika berunjuk rasa di tengah pandemi.

Kalangan buruh memang cukup getol menolak pengesahan omnibus law. Mereka menilai ada
sejumlah ketentuan dalam aturan itu yang merugikan pekerja. Misalnya pesangon yang turun
dari 32 kali seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan menjadi 25 kali.

Para pengusaha pun ikut melobi pentolan asosiasi buruh. Menurut Ketua Dewan Pertimbangan
Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi, Rosan telah bertemu dengan Presiden
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Buruh
Indonesia Andi Gani Nena Wea. "Supaya semuanya tenang dalam situasi sulit karena pandemi
ini," ucapnya pada Rabu, 14 Oktober lalu.

Said tak merespons panggilan telepon dan pesan yang dilayangkan Tempo. Adapun Rosan dan
Andi menampik jika disebut telah bertemu. Ketua Umum Federasi Pekerja Seluruh Indonesia
Indra Munaswar membenarkan ada upaya dari pengusaha untuk mengecilkan gerakan buruh,
yaitu dengan meminta buruh menggugat Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.
"Tapi kami tetap saja turun ke jalan," kata Indra.

Dua pejabat pemerintah mengatakan narasi gugatan ke Mahkamah Konstitusi memang sengaja
digembar-gemborkan karena diperkirakan bakal terjadi penolakan dan unjuk rasa besar-besaran.
Sehari setelah Menteri Airlangga Hartarto menggelar rapat dengan para pengusaha, unjuk rasa
besar pecah di berbagai daerah pada Kamis, 8 Oktober lalu. Sebagian demonstrasi itu berujung
rusuh.

Sehari kemudian, Presiden Joko Widodo melalui akun YouTube Sekretariat Presiden menyatakan
unjuk rasa itu terjadi karena ada disinformasi mengenai isi Undang-Undang Cipta Kerja dan
hoaks di media sosial. Ia pun meminta para penolak omnibus law mengajukan uji materi ke
Mahkamah Konstitusi. "Sistem ketatanegaraan kita memang seperti itu," ujarnya.

Pada hari yang sama, Presiden juga menggelar pertemuan secara virtual dengan para gubernur.
Dalam rapat itu, Jokowi meminta para gubernur menjelaskan isi omnibus law kepada
masyarakat. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan Presiden menyampaikan
bahwa omnibus law diperlukan untuk memperbaiki aturan yang tumpang-tindih.

6