Page 8 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

Menurut Ganjar, sejumlah gubernur menyoroti persoalan komunikasi dari pemerintah pusat yang
tak melibatkan para kepala daerah. Ujuk-ujuk para gubernur diminta menghadapi pengunjuk
rasa. Ganjar sendiri mengaku menyampaikan perlunya penjelasan sederhana soal isi Undang-
Undang Cipta Kerja untuk disampaikan kepada masyarakat. "Agar mudah dimengerti oleh
masyarakat," tutur politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Pada Rabu, 14 Oktober lalu, pemerintah kembali mengadakan rapat koordinasi secara daring
dengan para gubernur, bupati, dan wali kota untuk menjelaskan isi Undang-Undang Cipta Kerja.
Rapat itu dipimpin oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. dengan
ditemani sejumlah koleganya, yaitu Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto,
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Ganjar
berujar, para kepala daerah diminta membuat narasi positif soal omnibus law.

Pemerintah juga mendekati berbagai organisasi yang menolak omnibus law. Salah satunya
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Ketua PBNU Marsyudi Suhud mengatakan penolakan ini terjadi
karena banyak pengikut NU di daerah resah terhadap isi Undang-Undang Cipta Kerja. Selain
mengamati persoalan tenaga kerja, NU menyoroti masalah petani dan nelayan yang makin
tersingkirkan dalam omnibus law. "Banyak warga NU yang merupakan buruh, nelayan, dan
petani," kata Marsyudi. Ketua NU Jawa Timur Marzuki Mustamar mengakui adanya keresahan
akibat omnibus law. "Sikap kami sama seperti sikap PBNU," ujarnya.

Dua sumber Tempo di PBNU mengatakan, setelah organisasi kemasyarakatan itu menolak
Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah aktif melobi pengurus nahdliyin. Belakangan, menurut
keduanya, sikap NU pun berubah dari semula menolak keras menjadi ke arah mengkritik. PBNU
juga menyarankan para nahdliyin melakukan uji materi omnibus law ke Mahkamah Konstitusi.

Salah satu lobi dilancarkan oleh Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, politikus Partai Kebangkitan
Bangsa yang juga merupakan kader NU. Pada Sabtu, 10 Oktober lalu, Ida berkunjung ke rumah
Ketua Umum PBNU Said Aqil di Ciganjur, Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Ida menjelaskan
soal kluster ketenagakerjaan dalam omnibus law. Said pun menyatakan akan mengajukan
judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga mengutus anggota staf khususnya, Masduki Baidlowi, untuk
menjalin komunikasi dengan Said. Setelah lobi itu, Said bertandang ke rumah dinas Wakil
Presiden di Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis, 15 Oktober lalu. Said menyerahkan delapan
poin kritik terhadap omnibus law, seperti isi undang-undang yang eksklusif, pembahasannya
yang tertutup, kurangnya komunikasi, dan minimnya dialog. Masduki mengatakan, dalam
pertemuan itu, Ma'ruf Amin meminta PBNU ikut mendinginkan suasana yang tegang akibat
pengesahan omnibus law.

Bukan hanya buruh dan ormas yang dilobi. Koordinator Pusat Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa
Seluruh Indonesia Remy Hastian juga mengaku dilobi oleh orang yang mengaku sebagai utusan
pemerintah pada 7 Oktober lalu atau sehari sebelum unjuk rasa besar. Ketika itu, Remy diiming-
imingi akan dibiayai pendidikan strata dua atau S-2 dan diberi sejumlah uang asalkan tak turun
ke jalan. "Saya tolak karena itu upaya penggembosan aksi," kata mahasiswa Universitas Negeri
Jakarta itu.

HUSSEIN ABRI DONGORAN, NURHADI (SURABAYA), AYU CIPTA (TANGERANG)

Caption

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara
virtual dengan agenda penjelasan UU Cipta Kerja di Kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta,
Rabu (7/10/2020).

7