Page 152 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 152
"Kita berharap agar teman-teman Serikat Pekerja/Buruh dapat memahami kondisi ini dan tidak
menuntut kenaikan UMP yang berlebihan dalam situasi dan kondisi ekonomi yang sudah masuk
resesi," ujarnya.
Demikian Sarman menegaskan sesuai PP Nomor 78 tahun 2015, Gubernur menetapkan UMP
tahun berikutnya setiap tanggal 1 November, maka kenaikan UMP 2021 akan resmi ditetapkan
pada akhir bulan Oktober dan diumumkan serentak tanggal 1 November 2020.
"Sampai dengan saat ini penetapan UMP tahun 2021 tetap memakai formula berdasarkan PP 78
tahun 2015 yaitu UMP tahun berjalan ditambah dengan perkalian UMP tahun berjalan dengan
pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional," pungkasnya.
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan belum dapat memastikan apakah akan ada
kenaikan upah minimum pada 2021. Hal ini masih terus menjadi pembahasan, pasalnya pihak
pekerja meminta untuk ada kenaikan upah minimum.
Sedangkan dari sisi pengusaha meminta pengertian atas kondisi dunia usaha yang saat ini engah
terpukul akibat covid-19 yang tidak memungkinkan untuk adanya kenaikan upah. Meski jika
ditelisik lebih jauh, keduanya sama-sama terimbas.
"Itu masih dibahas. Semalam pembahasan dengan dewan pengupahan masih dua suara," ujar
Direktur Pengupahan Kemnaker Dinar Titus Jogaswitani kepada Dinar menjelaskan bahwa belum
ada titik temu, sebab baik pekerja dan pengusaha memiliki kemauan yang berbeda. "Sama-sama
kuat. Pekerja dan pengusaha maunya berbeda," kata dia.
Dalam kesempatan yang lain, Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI)
DKI Jakarta, Sarman Simanjorang menjelaskan ketentuan tentang upah minimum 2021 yang
masih mengacu pada PP 78/2015. Dimana perhitungan UMP didasarkan pada perkembangan
inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahunan.
"Nah kalau berdasarkan PP itu, maka tidak ada kenaikan UMP karena (pertumbuhan ekonomi)
minus. Jadi artinya bukan pengusaha tidak mau naik, tapi memang rumusnya seperti itu," kata
dia.
Sementara, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, buruh
Indonesia meminta agar upah minimum tahun 2021 naik. Menurutnya, kenaikan upah yang ideal
adalah sebesar 8 persen. Hal ini didasarkan pada kenaikan upah rata-rata selama 3 tahun
terakhir.
Berkaca pada krisis sebelumnya, Iqbal menyebutkan masih ada kenaikan UMP meski kondisi
ekonomi tengah minus.
"Jadi tidak ada alasan upah minimum tahun 2020 ke 2021 tidak ada kenaikan karena
pertumbuhan ekonomi sedang minus. Saat Indonesia mengalami krisis 1998, di mana
pertumbuhan ekonomi minus di kisaran 17 persen tapi upah minimum di DKI Jakarta kala itu
tetap naik bahkan mencapai 16 persen," ujarnya.
Lebih lanjut, Iqbal menekankan bagi perusahaan yang masih mampu, harus menaikkan upah
minimum. Lalu untuk perusahaan yang memang tidak mampu, undang-undang sudah
menyediakan jalan keluar dengan melakukan penangguhan upah minimum.
Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 kemungkinan tidak akan mengalami kenaikan. Hal ini
merujuk pada ketentuan dalam PP 78/2015, dimana perhitungan UMP didasarkan pada
perkembangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahunan.
151