Page 152 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 152

"Kita berharap agar teman-teman Serikat Pekerja/Buruh dapat memahami kondisi ini dan tidak
              menuntut kenaikan UMP yang berlebihan dalam situasi dan kondisi ekonomi yang sudah masuk
              resesi," ujarnya.

              Demikian Sarman menegaskan sesuai PP Nomor 78 tahun 2015, Gubernur menetapkan UMP
              tahun berikutnya setiap tanggal 1 November, maka kenaikan UMP 2021 akan resmi ditetapkan
              pada akhir bulan Oktober dan diumumkan serentak tanggal 1 November 2020.

              "Sampai dengan saat ini penetapan UMP tahun 2021 tetap memakai formula berdasarkan PP 78
              tahun 2015 yaitu UMP tahun berjalan ditambah dengan perkalian UMP tahun berjalan dengan
              pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional," pungkasnya.

              Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan belum dapat memastikan apakah akan ada
              kenaikan upah minimum pada 2021. Hal ini masih terus menjadi pembahasan, pasalnya pihak
              pekerja meminta untuk ada kenaikan upah minimum.

              Sedangkan dari sisi pengusaha meminta pengertian atas kondisi dunia usaha yang saat ini engah
              terpukul  akibat  covid-19  yang  tidak  memungkinkan  untuk  adanya kenaikan  upah. Meski  jika
              ditelisik lebih jauh, keduanya sama-sama terimbas.

              "Itu masih dibahas. Semalam pembahasan dengan dewan pengupahan masih dua suara," ujar
              Direktur Pengupahan Kemnaker Dinar Titus Jogaswitani kepada Dinar menjelaskan bahwa belum
              ada titik temu, sebab baik pekerja dan pengusaha memiliki kemauan yang berbeda. "Sama-sama
              kuat. Pekerja dan pengusaha maunya berbeda," kata dia.

              Dalam kesempatan yang lain, Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI)
              DKI Jakarta, Sarman Simanjorang menjelaskan ketentuan tentang upah minimum 2021 yang
              masih mengacu pada PP 78/2015. Dimana perhitungan UMP didasarkan pada perkembangan
              inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahunan.

              "Nah kalau berdasarkan PP itu, maka tidak ada kenaikan UMP karena (pertumbuhan ekonomi)
              minus. Jadi artinya bukan pengusaha tidak mau naik, tapi memang rumusnya seperti itu," kata
              dia.

              Sementara, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, buruh
              Indonesia meminta agar upah minimum tahun 2021 naik. Menurutnya, kenaikan upah yang ideal
              adalah  sebesar  8  persen.  Hal  ini  didasarkan  pada  kenaikan  upah  rata-rata  selama  3  tahun
              terakhir.

              Berkaca pada krisis sebelumnya, Iqbal menyebutkan masih ada kenaikan UMP meski kondisi
              ekonomi tengah minus.

              "Jadi  tidak  ada  alasan  upah  minimum  tahun  2020  ke  2021  tidak  ada  kenaikan  karena
              pertumbuhan  ekonomi  sedang  minus.  Saat  Indonesia  mengalami  krisis  1998,  di  mana
              pertumbuhan ekonomi minus di kisaran 17 persen tapi upah minimum di DKI Jakarta kala itu
              tetap naik bahkan mencapai 16 persen," ujarnya.

              Lebih lanjut, Iqbal menekankan bagi perusahaan yang masih mampu, harus menaikkan upah
              minimum.  Lalu  untuk  perusahaan  yang  memang  tidak  mampu,  undang-undang  sudah
              menyediakan jalan keluar dengan melakukan penangguhan upah minimum.

              Upah  Minimum  Provinsi  (UMP)  2021  kemungkinan  tidak  akan  mengalami  kenaikan.  Hal  ini
              merujuk  pada  ketentuan  dalam  PP  78/2015,  dimana  perhitungan  UMP  didasarkan  pada
              perkembangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahunan.




                                                           151
   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157