Page 123 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2021
P. 123
MENAKER MINTA BUMN-SWASTA BUKA LOWONGAN KERJA BAGI DIFABEL
JAKARTA - Pemerintah telah menyelesaikan 51 Peraturan Pelaksanaan (PP) Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Dari 51 aturan tersebut, terdiri dari
47 PP dan 4 Peraturan Presiden (Perpres).
"Semua ini sudah diteken, sudah selesai dan sudah berjalan. Nah menyangkut BKPM khususnya
ada 4 poin," kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam
konferensi pers secara virtual, Rabu (24/2/2021) Dalam UU Cipta Kerja, ada 4 hal yang menyakut
BKPM, yaitu PP No 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko,
PP No 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, PP No 7 tahun 2021
tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan K-UMKM dan Perpres No 10 tahun 2021
tentang bidang usaha penanaman modal.
"Di dalam PP No 5 tahun 2021 adalah bagian intisari dari UU Cipta Kerja, karena PP ini yang
mengatur norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam sistem pengelolaan perizinan yang
ada pada kementerian dan lembaga. yang kesemuanya itu berbasis Online Single Submission
(OSS). Kalau kita himpun semua hampir 21 ribu halaman dalam PP No 5" terangnya.
Dia menjelaskan, ketentuan dalam PP no 5 ini, NSPK perizinan berusaha berbasis resiko dalam
OSS merupakan acuan tunggal bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pelaku usaha.
Artinya tidak ada lagi aturan lain yang menyangkut perizinan usaha di tanah air.
"Jadi tidak ada lagi acuan-acuan lain dalam implementasi proses perizinan berusaha terkecuali
adalah PP No 5 tahun 2021" terangnya.
Kemudian, lanjut Bahlil, Sistem OSS wajib digunakan oleh Kementerian lembaga, Pemda,
Administrator KEK, Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan bebas (KPBPB) serta
pelaku usaha. Proses perizinan berusaha dilakukan dalam sistem OSS yang disediakan oleh
BKPM.
"Poin nomor dua ini merupakan jawaban dari keluh kesahnya selama ini yang mengatakan bahwa
mengurus izin lama, ketemu sama pejabat lama, biaya mahal, dan lama. Dengan ini kita pangkas,
kecepatan, kepastian dan mudah. Dengan OSS ini asal syarat lengkap saja sudah pasti jalan,"
ujarnya.
122
