Page 152 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2020
P. 152
Judul Berantas sindikat pekerja migran ilegal, Himsataki dukung BP2MI
Nama Media antaranews.com
Newstrend Program Perlindungan dan Penempatan PMI
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/1754317/berantas-sindikat-
pekerja-migran-ilegal-himsataki-dukung-bp2mi
Jurnalis Erafzon Saptiyulda AS
Tanggal 2020-09-29 17:54:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Himpunan Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (TKI atau Himsataki menyatakan
dukungannya pada kebijakan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk
memberantas sindikat penyelundupan pekerja migran ilegal ke luar negeri.
BERANTAS SINDIKAT PEKERJA MIGRAN ILEGAL, HIMSATAKI DUKUNG BP2MI
Jakarta - Himpunan Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (TKI atau Himsataki menyatakan
dukungannya pada kebijakan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk
memberantas sindikat penyelundupan pekerja migran ilegal ke luar negeri.
Siaran pers Himsataki yang diterima di Jakarta, Selasa, menyatakan sebagai tindak lanjut
penandatanganan pakta integritas BP2MI dan Himsataki pada 17 Agustus 2020 tentang
dukungan pemberantasan sindikat pekerja ilegal dan pembebasan biaya penempatan, dalam
audiensi dengan Kepala BP2MI Benny Ramdhani pada Senin (28/9), .
Pertama, menyesuaikan program penempatan ke Hong Kong dan Taiwan sesuai dengan
ketentuan protokol kesehatan.
Diharapkan prosedur tersebut dapat diimplementasikan sebagaimana ketentuan Kepmenaker
No.294/2020 dan SE Kepala BP2MI No.14/2020 tentang Pelaksanaan Penempatan PMI Pada
Masa Adaptasi Baru.
Kepala BP2MI berpesan agar biaya tes usap (swab) tidak dibebankan kepada PMI. Asosiasi wajib
mengawasi anggotanya dalam pelaksanaan surat edaran itu.
Kedua, Himsataki mendukung kebijakan Kemenaker yang mengatur penempatan dan
perlindungan PMI melalui Sistem Satu Kanal berupa implementasi single data PMI dengan cara
mengoptimalkan fungsi SISKOP2MI.
Pemerintah daerah yang telah siap melaksanakan perekrutan, pelatihan dan sertifikasi serta telah
tersedia LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap) dapat memulai melaksanakan proses penempatan
dan perlindungan CPMI/PMI.
151
