Page 153 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2020
P. 153
Ketiga, implementasi Peraturan Kepala BP2MI No.9/2020 tentang pembebasan biaya
penempatan PMI dengan Program KUR PMI dilaksanakan secara langsung kepada calon PMI/PMI
dan keluarganya dan dilakukan secara non tunai. Program tersebut akan dijalankan bekerjasama
dengan beberapa pihak diantaranya pemerintah provinsi, kabupaten/kota; bank BUMN (BNI);
BPJamsostek dan Asuransi Jasa Indonesia.
Keempat, mengusulkan optimalisasi penempatan PMI formal melalui pendekatan perjanjian
bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara penempatan, terkait formasi
kebutuhan dan penyiapan PMI formal, khususnya ke kawasan Asia dan Afrika; kawasan Amerika
dan Pasifik dan Eropa dan timur tengah.
Ketua Umum Himsataki Tegap Harjadmo berharap agar usulan program tersebut dapat diterima
pemerintah baik Kemnaker; Kemenlu serta khususnya BP2MI yang menjadi operator kebijakan
pemerintah dalam melakukan pembenahaan total terhadap perlindungan PMI yang harus
dimerdekakan.
Kepala BP2MI Benny Ramdhani mengapresiasi usulan dari Himsataki dan berharap usulan dari
asosiasi tersebut dapat menambah dukungan bagi BP2MI dalam rangka meningkatkan
perlindungan bagi PMI sebagai pejuang devisa.
152
