Page 163 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2020

Sutrisno mengatakan, pembentukan UU sektoral perlu disesuaikan dengan melihat kebutuhan
dari sektor tersebut. Kebutuhan itu bisa saja berupa revisi UU dan/atau pembentukan UU baru
yang memuat aturan yang belum ada di UU saat ini.

"Tergantung kebutuhan dari masing-masing sektor karena masih ada sektor yang memerlukan
kebutuhannya yang tidak bisa dilakukan di omnibus law ," kata Sutrisno ketika dihubungi,
Selasa (29/9).

Lebih lanjut, Sutrisno mengatakan, reformasi birokrasi yang perlu dilakukan pemerintah
seyogyanya menitikberatkan pada hasil, kualitas pelayanan dan adanya pemberian penghargaan
bagi instansi yang berkinerja baik.

Misalnya, di tengah pandemi covid-19 saat ini, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
harus meningkatkan upayanya dalam penanganan dan menekan angka penyebaran covid-19.
Kemudian, adanya pemberian penghargaan bagi instansi atau pemerintah daerah yang berhasil
menangani covid-19 dan mempertahankan wilayahnya menjadi zona hijau.
Sementara itu, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Guspardi Gaus mengatakan, pembentukan
UU sektoral seharusnya tidak banyak dilakukan setelah nantinya Omnibus Law RUU Cipta Kerja
diundangkan. Guspardi mengatakan, filosofi pembentukan omnibus law ini adalah kemudahan
perizinan berusaha dan berinvestasi seperti yang dinyatakan oleh Presiden Jokowi.

Presiden juga menyebut, adanya omnibus law untuk mengatasi masalah birokrasi nasional yang
terbilang berbelit-belit, lamanya waktu pengurusan dan banyak aturan yang saling tumpang
tindih dan/atau tidak bersinergi.

Oleh karena itu, muncul gagasan pemerintah untuk membuat omnibus law yang merupakan
kumpulan peraturan dari berbagai lintas sektoral.

"Kalau begitu filosofinya tentu tidak diperlukan lagi UU sektoral karena sudah diatur dalam
omnibus law ini, kecuali ada sesuatu yang belum diatur dalam omnibus law," ujar Guspardi ketika
dihubungi, Selasa (29/9).

Politisi PAN ini mengatakan, pembentukan UU sektoral dapat dilakukan apabila belum ada
pengaturan dalam omnibus law. Hal ini harus menjadi catatan bagi setiap kementerian/lembaga
agar UU sektoral yang akan diusulkan tidak berbenturan atau bertentangan dengan Omnibus
Law Cipta Kerja dan UU yang telah ada. Lebih lanjut, Guspardi meminta pemerintah menyiapkan
aturan turunan omnibus law cipta kerja. Aturan turunan itu juga harus menjelaskan apa yang
tercantum dalam omnibus law tanpa mengebiri UU yang telah ada. "Harapannya bagaimana PP
yang dibuat itu jangan keluar dari spirit omnibus law itu sendiri," ujar dia.

162