Page 162 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2020

Judul Setelah omnibus law, pembentukan UU sektoral harus sesuai
kebutuhan
Nama Media kontan.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/setelah-omnibus-law-
pembentukan-uu-sektoral-harus-sesuai-kebutuhan
Jurnalis Vendy Yhulia Susanto
Tanggal 2020-09-29 17:16:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Sutrisno Iwantono (Ketua Kebijakan Publik, Asosiasi Pengusaha Indonesia)
Tergantung kebutuhan dari masing-masing sektor karena masih ada sektor yang memerlukan
kebutuhannya yang tidak bisa dilakukan di omnibus law

negative - Guspardi Gaus (Anggota Badan Legislasi) Kalau begitu filosofinya tentu tidak
diperlukan lagi UU sektoral karena sudah diatur dalam omnibus law ini, kecuali ada sesuatu yang
belum diatur dalam omnibus law

neutral - Guspardi Gaus (Anggota Badan Legislasi) Harapannya bagaimana PP yang dibuat itu
jangan keluar dari spirit omnibus law itu sendiri

Ringkasan
Ketua Kebijakan Publik, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono mengatakan,
pembentukan UU sektoral bisa dilakukan meskipun Omnibus Law RUU Cipta Kerja nanti telah
diundangkan.

Sutrisno mengatakan, pembentukan UU sektoral perlu disesuaikan dengan melihat kebutuhan
dari sektor tersebut. Kebutuhan itu bisa saja berupa revisi UU dan/atau pembentukan UU baru
yang memuat aturan yang belum ada di UU saat ini.

SETELAH OMNIBUS LAW, PEMBENTUKAN UU SEKTORAL HARUS SESUAI
KEBUTUHAN
JAKARTA . Ketua Kebijakan Publik, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono
mengatakan, pembentukan UU sektoral bisa dilakukan meskipun Omnibus Law RUU Cipta Kerja
nanti telah diundangkan.

161