Page 201 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020
P. 201
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan kembali melakukan aksi akbar menolak
Omnibus Law Cipta Kerja . Di Jakarta aksi akan dipusatkan di depan Gedung DPR RI awal
November 2020 mendatang "Nasional akan difokuskan dipusatkan di depan Gedung DPR RI.
Secara daerah di 20 provinsi lebih dari 200 kabupaten kota akan dipusatkan di kantor-kantor
DPRD provinsi. Aksi besar ini akan meluas," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers
daring, Rabu (21/10/2020).
KSPI MINTA DPR LAKUKAN LEGISLATIVE REVIEW RUU CIPTA KERJA
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan kembali melakukan aksi akbar menolak
Omnibus Law Cipta Kerja . Di Jakarta aksi akan dipusatkan di depan Gedung DPR RI awal
November 2020 mendatang "Nasional akan difokuskan dipusatkan di depan Gedung DPR RI.
Secara daerah di 20 provinsi lebih dari 200 kabupaten kota akan dipusatkan di kantor-kantor
DPRD provinsi. Aksi besar ini akan meluas," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers
daring, Rabu (21/10/2020).
Selain itu KSPI juga akan mengajukan legislative review pada DPR RI agar membatalkan omnibus
law.
Legislative review adalah upaya untuk mengubah suatu undang-undang melalui DPR. DPR dapat
mengusulkan UU baru atau revisi UU untuk membatalkan RUU Cipta Kerja .
"Kapan waktunya? Sidang Paripurna pertama setelah dilakukan reses, mungkin diperkirakan awal
November. Mudah-mudahan DPR tidak kucing-kucingan lagi, maaf kalau ini keliru bahasanya
kucing-kucingan lagi. Nanti kayak kemarin pengesahan Undang-undang Cipta Kerja, tadinya
tanggal 8 Oktober 2020 dimajukan menjadi tanggal 5 Oktober 2020 dan terjadilah drama sangat
memalukan," ujarnya.
Meski akan melakukan aksi akbar, Said Ikbal memastikan aksi akan berlangsung damai. Aksi ini
dilakukan secara terukur, terarah dan konstitusional atau fokus pada persoalan UU Cipta Kerja
dan tidak anarkis ataumerusak fasilitas umum.
"Kita pastikan ini aksi damai," tandasnya.
Said Iqbal mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat kepada DPR untuk melakukan
legislatif review.
"Kita mempersiapkan dan sudah kami kirim surat kepada sembilan Fraksi di DPR RI dengan
tembusan Pimpinan DPR, MPR, dan DPD. Tentang permohonan buruh termasuk KSPI meminta
kepada DPR secara konstitusional agar melakukan legislatif review," kata Said Iqbal.
Menurutnya, langkah tersebut sudah sesuai dengan konstitusional berdasarkan UUD 1945 dan
UU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam mengajukan legislatif review.
UUD 1945 pasal 22A yang kemudian melegitimasi mendelegasikan ke dalam UU PPP Nomor 15
Tahun 2015 memungkinkan legislative review. Termasuk dalam Pasal 20 Ayat 1 UUD 1945, DPR
memegang kekuasaan membentuk UU, sehingga DPR berwenang membuat sebuah UU baru
untuk membatalkan UU Cipta Kerja melalui proses legislative review.
Atas hal itu lah, Said meminta kepada seluruh Fraksi di DPR tidak mendiamkan aspirasi
masyarakat dengan membuang suara penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja ini, ke Makamah
200
