Page 203 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020
P. 203
Judul Buruh Minta PKS dan Demokrat Bantu Inisiasi Legislatif Review UU
Cipta Kerja
Nama Media merdeka.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.merdeka.com/peristiwa/buruh-minta-pks-dan-demokrat-
bantu-inisiasi-legislatif-review-uu-cipta-kerja.html
Jurnalis Bachtiarudin Alam
Tanggal 2020-10-21 12:37:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kita mempersiapkan dan sudah kami kirim surat kepada
sembilan Fraksi di DPR RI dengan tembusan Pimpinan DPR, MPR, dan DPD. Tentang
permohonan buruh termasuk KSPI meminta kepada DPR secara konstitusional agar melakukan
legislatif review
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) UUD 1945 pasal 22A yang kemudian melegitimasi
mendelegasikan ke dalam UU PPP Nomor 15 Tahun 2015 memungkinkan legislative review.
Termasuk dalam Pasal 20 Ayat 1 UUD 1945, DPR memegang kekuasaan membentuk UU,
sehingga DPR berwenang membuat sebuah UU baru untuk membatalkan UU Cipta Kerja melalui
proses legislative review
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Khususnya 2 fraksi yang menolak keras omnibus law UU
Cipta Kerja. Kita tidak ingin adanya sesuatu yang tidak dikehendaki, aksi-aksi perlawanan,
penolakan dari masyarakat yang begitu meluas dari serikat buruh. Jangan tunggu jatuh korban,
DPR harus menggunakan haknya legislative review
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat harus mengambil
inisiatif, kami berharap itu, untuk melakukan legislative review. Harusnya mengambil inisatif atas
surat yang kami kirim untuk mengirimkan, berapa orang Fraksi PKS anggotanya, Demokrat
berapa, total semua berapa, itu sudah berapa orang. Sudah lebih dari cukup untuk mengambil
inisiatif merespons surat KSPI melakukan legislative review
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) PKS dan Demokrat kalau memang benar menolak Omnibus
Law UU Cipta Kerja harusnya ambil inisiatif, jangan berlindung di balik aksi-aksi massa
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama sejumlah serikat pekerja dan federasi
buruh berencana meminta kepada DPR RI melakukan legistalif review terhadap Undang Undang
Omnibus Law Cipta Kerja. Surat permintaan akan disampaikan kepada 9 fraksi partai di DPR.
202
