Page 207 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020

menyederhanakan sistem pemerintahan dengan pemangkasan eselon dan memperbanyak
jabatan fungsional, yang selama ini telah dikerjakan Kementerian PANRB.
Omnibus Law dianggap menjadi solusi mengurai keruwetan aturan. UU Cipta Kerja dalam hal ini
meringkas 79 undang-undang dan menyatukan 11 klaster menjadi 1 aturan. Metode Omnibus
Law diharapkan jadi obat guna menghasilkan produk hukum yang efisien dan aspiratif.

Pemerintah memangkas lembaga non-struktural yang fungsinya saling tumpang tindih agar
efektif dan efisien. Eselon disederhanakan hanya dua level saja, yakni eselon I dan II. Perannya
digantikan jabatan fungsional yang menghargai kompetensi.

Sebagai catatan, 1 tahun Jokowi-Ma'ruf telah memangkas 3.667 jabatan eselon III, 10.340
eselon IV dan 14.793 eselon V menjadi 28.801 jabatan struktural. Selain itu, jumlah lembaga
non-struktural juga dikecilkan menjadi 27 unit saja.

Penyederhanaan itu dilakukan sejak masa awal pemerintahan Jokowi periode I pada 2014.
Tercatat sebanyak 10 unit lembaga non-struktural (2014), 13 unit (2015-2017), dan 4 unit (2020)
juga telah dihilangkan.

206