Page 209 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020
P. 209
Ringkasan
Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar
aksi besar-besaran menolak Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja . Aksi akan
dijalankan pada awal November 2020.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, aksi akan dilaksanakan secara nasional di 20 provinsi dan
200 kabupaten dan kota. Aksi akan dipusatkan di kantor-kantor DPRD. Sedangkan di Jakarta,
aksi akan dilakukan di Gedung DPR.
TOLAK UU CIPTA KERJA, BURUH KEMBALI GELAR DEMO DI 200 KOTA AWAL
NOVEMBER 2020
Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar
aksi besar-besaran menolak Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja . Aksi akan
dijalankan pada awal November 2020.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, aksi akan dilaksanakan secara nasional di 20 provinsi dan
200 kabupaten dan kota. Aksi akan dipusatkan di kantor-kantor DPRD. Sedangkan di Jakarta,
aksi akan dilakukan di Gedung DPR.
"Secara nasional akan dipusatkan di depan Gedung DPR RI. Secara daerah, di 20 provinsi lebih
dari 200 kabupaten dan kota akan dipusatkan di kantor-kantor DPRD provinsi. Aksi besar ini akan
meluas," kata dia dalam video konferensi, Rabu (21/10/2020).
Unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja ini akan dilakukan jika permintaan legislative review yang
diajukan KSPI ditolak DPR. Secara bersamaan, para buruh juga akan tetap mempersiapkan
judicial review untuk menjegal UU Cipta Kerja.
Adapun aksi akan dilaksanakan bertepatan setelah reses DPR berakhir, diperkirakan awal
November mendatang.
Iqbal meminta agar DPR tak mangkir dari jadwal tersebut. Ia pun menyindir aksi DPR yang
mengesahkan UU Cipta Kerja pada 5 Oktober lalu. Tanggal tersebut maju dari jadwal
seharusnya.
"Mudah-mudahan DPR tidak kucing-kucingan lagi. Nanti kayak kemarin, pengesahan Undang-
undang Cipta Kerja tadinya 8 Oktober 2020 dimajukan menjadi 5 Oktober 2020, dan terjadilah
drama yang sangat memalukan," kata Iqbal.
Lebih lanjut, Iqbal memastikan aksi akan berlangsung damai dan tidak ada muatan politik
apapun. Artinya, ini akan berjalan sesuai instruksi KSPI, fokus pada persoalan UU Cipta Kerja
yang mereka tolak. "Tidak ada kepentingan politik dan tidak ada aksi anarkis atau yang merusak
fasilitas umum," tegas dia.
"Konstitusional kita akan ditempuh melalui mekanisme Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998
tentang Unjuk Rasa, dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja pasal
4, serikat buruh mempunyai kewenangan untuk melakukan pemogokan. Dengan demikian ini
adalah aksi konstitusional lanjutan dari KSPI," tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa secara umum UU Cipta Kerja
mengandung sebelas klaster yang bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan
mempercepat transformasi ekonomi.
208
