Page 210 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020
P. 210

Muara  perumusan  UU  Cipta  Kerja  bertujuan  untuk  memperluas  peluang  lapangan  kerja  dan
              memangkas regulasi yang tumpang tindih serta prosedur yang rumit bagi pelaku usaha, seperti
              koperasi dan UMKM.

              Hal tersebut diungkapkan Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Hukum, Prof.
              Henri Subiakto pada acara Forum Sosialisasi Online dengan tema Mengenal Lebih Baik Undang-
              Undang Cipta Kerja yang diikuti oleh 281 Penyuluh Informasi Publik dari seluruh Indonesia.

              "Namun karena kesimpangsiuran informasi, disinformasi atas substansi UU Cipta Kerja dan hoaks
              beredar di media sosial, menimbulkan gejolak protes," ujar dia dikutip Selasa (20/10/2020).

              Menurutnya  pemerintah  perlu  meluruskan  disinformasi  tersebut,  dengan  mensosialisasikan
              fakta-fakta  tentang  urgensi,  manfaat,  dan  substansi  penting  UU  Cipta  Kerja  kepada  seluruh
              lapisan masyarakat.

              "Peran pemerintah ini turut didukung oleh Penyuluh Informasi Publik (PIP) yang tersebar di 518
              kecamatan di seluruh Indonesia. PIP diminta untuk menyampaikan informasi yang benar, serta
              meluruskan disinformasi dan hoaks lewat berbagai media komunikasi," paparnya. Untuk itu PIP,
              menurut Henri perlu dibekali dengan wawasan dan pemahaman yang mumpuni terkait urgensi
              dan manfaat UU Cipta Kerja.

              Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Bidang Ekonomi Kreatif Menteri Koperasi dan UKM
              Fiki  Satari  menyatakan  PIP  perlu  memahami  bahwa  UU  Cipta  Kerja  tersebut  dibuat  untuk
              kepentingan ekonomi kemasyarakatan terutama sektor UMKM.

              Menurut Fiki, 64 juta atau 99,9 persen pelaku usaha di Indonesia itu adalah UMKM. Dimana
              pelaku usaha UMKM ini mampu menyerap 97 persen tenaga kerja dan menyumbang PDB sekitar
              60 persen.

              "Sekali  lagi  bahwa  apa  yang  ada  dalam  UU  Cipta  Kerja  ini  kami  yakini  betul  adanya  untuk
              mendukung koperasi dan UMKM. Dimana kita juga harus memikirkan masyarakat dan juga para
              investor. Investor itu kan bisa dari dalam negeri tidak melulu dari asing. Kita harus pikirkan juga
              investor dalam negeri yang mau bersaing dan berusaha, maka dari itu UU Cipta Kerja ini dibuat
              untuk  mempermudah  investor  dalam  berusaha.  Kami  mendorong  PIP  menyampaikan  ini  ke
              masyarakat luas," ujarnya.































                                                           209
   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215