Page 205 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020
P. 205
Judul Bakal Demo Lagi, Buruh Desak DPR Lakukan Legislative Review UU
Cipta Kerja
Nama Media liputan6.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4387976/bakal-demo-lagi-
buruh-desak-dpr-lakukan-legislative-review-uu-cipta-kerja
Jurnalis Pipit Ika Ramadhani
Tanggal 2020-10-21 12:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, DPR
berwenang membuat Undang-Undang baru untuk membatalkan UU Cipta Kerja melalui
legislative review
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Tidak ada kepentingan politik dan tidak ada kerusuhan
anarkis atau yang merusak fasilitas umum. Konstitusional kita akan ditempuh melalui mekanisme
undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang unjuk rasa, dan undang-undang Nomor 21 Tahun
2000 tentang Serikat Pekerja pasal 4, serikat buruh mempunyai kewenangan untuk melakukan
pemogokan
positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Bilamana legislative review ini tidak direspon oleh DPR
termasuk oleh fraksi PKS dan fraksi Demokrat, KSPI sudah memutuskan akan melakukan aksi
besar-besaran secara nasional. Secara nasional akan difokuskan di depan gedung DPR RI, secara
daerah di 20 provinsi lebih dari 200 kabupaten kota akan dipusatkan di kantor kantor DPRD
provinsi. Aksi besar ini akan meluas
negative - Dwi Wahyu Atmaji (Sekretaris Kementerian PANRB) Kementerian PANRB tidak punya
tugas untuk membuat aturan turunannya
neutral - Dwi Wahyu Atmaji (Sekretaris Kementerian PANRB) Di dalam UU sudah secara spesifik
disebutkan peraturan apa saja yang harus disiapkan
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengumumkan akan melakukan aksi lanjutan
penolakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law.
Dalam aksi kali ini, KSPI mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan legislative
review terhadap UU Cipta Kerja. Presiden KSPI, Said Iqbal menjelaskan, DPR memiliki wewenang
untuk membatalkan UU yang sudah disahkan.
204
